SUNGAILIAT — Tujuh peserta yang lolos seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka menjalani ujian penulisan makalah di Kantor Bupati Bangka, Senin (13/7/2026). Tahapan ini menjadi instrumen utama panitia seleksi untuk mengukur kapasitas intelektual dan kemampuan berpikir strategis para kandidat.
Para peserta diminta menyusun makalah sesuai tema yang ditetapkan panitia. Materi yang diuji mencakup kompetensi manajerial dan konseptual yang dibutuhkan seorang sekretaris daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka, Rismy Primadona, menegaskan seleksi ini lebih dari sekadar menguji kemampuan menulis. Ia menyebut tahapan ini menjadi ruang bagi peserta untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan berpikir dan kemampuan menganalisis persoalan daerah.
"Dari tahapan ini, Panitia Seleksi dapat melihat bagaimana setiap peserta memetakan tantangan pembangunan dan merumuskan solusi yang relevan bagi kemajuan Kabupaten Bangka," jelas Rismy kepada wartawan, Senin (13/7/2026).
Rismy memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan profesional, objektif, dan transparan berdasarkan sistem merit. Menurutnya, proses ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bangka dalam menghadirkan pejabat pimpinan tinggi yang kompeten dan berintegritas.
"Kami memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip sistem merit," ungkap Rismy. Ia menambahkan bahwa BKPSDMD memberikan dukungan penuh kepada Panitia Seleksi agar proses berlangsung akuntabel.
Seleksi penulisan makalah merupakan salah satu rangkaian dalam Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. Setelah tahapan ini, para peserta akan mengikuti tahapan berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan Panitia Seleksi.
Proses seleksi akan terus berlangsung hingga diperoleh calon terbaik untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. Panitia menargetkan figur yang mampu mengakselerasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.