Pemprov Babel dan DPRD Sepakati KUA-PPAS 2026-2027, Gubernur Hidayat Arsani Fokus Tekan Kemiskinan dan Buka Lapangan Kerja

Penulis: Ricki Manurung  •  Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:00:01 WIB
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menghadiri Rapat Paripurna DPRD Babel untuk penandatanganan persetujuan KUA-PPAS 2026-2027 di Pangkalpinang, Rabu (26/8/2026).

PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menghadiri langsung Rapat Paripurna DPRD Babel di Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (26/8/2026). Agenda tunggal rapat kali ini adalah penandatanganan persetujuan bersama atas dua dokumen anggaran penting: KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam sambutannya, Hidayat Arsani menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah menuntaskan pembahasan kedua dokumen tersebut. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran dua tahun ke depan akan difokuskan pada dua prioritas utama yang menyentuh langsung masyarakat.

Dua Prioritas Utama: Kemiskinan dan Lapangan Kerja

Hidayat Arsani menyebut pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran. Kedua sektor ini dinilai sebagai kunci untuk mendorong pemerataan ekonomi di wilayah yang dikenal sebagai lumbung timah itu.

Kebijakan ini diambil di tengah kebutuhan mendesak masyarakat akan ketersediaan pekerjaan serta daya beli yang stabil. Melalui KUA-PPAS yang disepakati, pemerintah daerah berharap program-program yang berjalan pada 2026 dan 2027 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

KUA-PPAS: Fondasi Awal Penyusunan APBD

KUA-PPAS merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD. Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif pada tahap ini menjadi sinyal kuat bahwa proses penganggaran berjalan lancar dan sesuai jadwal.

Dengan rampungnya pembahasan ini, langkah selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD. Proses ini akan kembali melibatkan pembahasan teknis antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Jadwal Implementasi dan Tindak Lanjut

Setelah penandatanganan persetujuan bersama, pemerintah provinsi akan segera menyusun dokumen anggaran yang lebih rinci. Targetnya, Raperda APBD dapat disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan kokoh bagi pembangunan Bangka Belitung yang lebih inklusif. Masyarakat dapat menantikan realisasi program-program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan di dua tahun mendatang.

Reporter: Ricki Manurung
Sumber: suarapos.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top