Komisi II DPRD Bangka Belitung menggelar reses masa sidang III Tahun Sidang II 2026 bersama puluhan mahasiswa dan pelaku UMKM se-Kota Pangkalpinang dengan melibatkan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Babel. Reses yang dipimpin Ketua Komisi II Dody Kusdian itu menyimpulkan sejumlah persoalan, mulai dari keberpihakan pemerintah pada UMKM hingga proposal bantuan yang tak kunjung direspons sejak 2017. Seluruh aspirasi akan direkomendasikan masuk APBD 2027, dengan opsi APBD perubahan atau APBD 2028 bila belum bisa diakomodir.
PANGKALPINANG — Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung Dody Kusdian menggelar reses masa sidang III Tahun Sidang II 2026 bersama puluhan mahasiswa dan pelaku usaha mikro kecil menengah se-Kota Pangkalpinang. Kegiatan itu melibatkan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Babel.
Dody menyebut pelaku UMKM dan mahasiswa sengaja diundang karena pertumbuhan usaha di Kota Pangkalpinang banyak datang dari kalangan tersebut.
"Sengaja kita mengundang pelaku UMKM dan mahasiswa karena banyak yang kita lihat semakin tumbuhnya usaha-usaha di Kota Pangkalpinang ini dari mereka," kata Dody Kusdian di Pangkalpinang, Sabtu.
Salah satu temuan reses adalah adanya pelaku usaha yang sudah mengajukan proposal bantuan sejak 2017 tetapi belum mendapat respons. Dody mengaku telah mengingatkan dinas terkait agar segera mengakomodir usulan tersebut.
"Ekonomi kreatif, penyangga pariwisata dari kabupaten lain ini semua harus kita dorong ke pemda. Ada juga mereka yang sudah mengajukan proposal bantuan sejak 2017 tapi tidak di respon dan alhamdulillah kita ingatkan Dinas terkait untuk segera mengakomodirnya agar jangan lagi hal seperti itu terulang lagi," terang Dody.
Menurut Dody, sejumlah kemudahan dari pemerintah daerah sudah dinikmati pelaku UMKM, termasuk akses bantuan permodalan lewat kerja sama dengan perbankan. Fasilitasi teknik pemasaran juga dilakukan OPD terkait untuk menjembatani produk usaha agar lebih dikenal.
"Kita harap pemerintah daerah terus menjembatani para pelaku UMKM kota agar lebih giat memasarkan produk usahanya," harapnya.
Hasil reses sebelumnya, kata Dody, banyak yang sudah diakomodir. Sebagian usulan lain tetap diusulkan meski berada di luar kewenangan DPRD Babel.
Seluruh aspirasi dan masukan dari pelaku UMKM dan mahasiswa akan direkomendasikan DPRD Babel dalam APBD 2027. Jika belum bisa diakomodir, usulan itu akan dimasukkan ke APBD perubahan atau APBD 2028.
"Gasil reses sebelumnya juga sudah banyak yang kita akomodir. Namun ada sebagian juga yang bukan kewenangan kita, namun tetap kita usulkan," terang Dody.
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Joko Triadhi menyebut reses anggota DPRD Babel sebagai wadah memberi dan menerima informasi. Aspirasi masyarakat bisa didengar langsung oleh wakil rakyat dan pemerintah daerah.
Dalam forum itu, warga menyampaikan kebutuhan konektivitas antar Pulau Bangka dan Belitung. Pemerintah daerah sekaligus memberi informasi soal layanan pusat usaha terpadu dan klinik rumah kemasan untuk membantu usaha mereka.
"Disini kita bisa menerima aspirasi masyarakat dan memberi informasi ke masyarakat seperti mereka yang menyampaikan butuhnya konektivitas antar Pulau Bangka dan Belitung, dan kita juga memberi informasi bahwa kita punya pusat usaha layanan terpadu dan klinik rumah kemasan untuk membantu usaha-usaha mereka," terang Joko.
Joko berharap hasil reses segera ditindaklanjuti DPRD Babel bersama pemerintah daerah agar masuk dalam rumusan kebijakan yang menjadi kewenangan Bappeda Babel.
"Setelah itu kita tetap pantau permasalahan permodalan atau hal lain dan yang menjadi permasalahan jika ada nanti bagaimana penyelesaiannya," tutup Joko.