KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Menteri Keuangan Suahasil Nazara memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada paruh kedua 2026 mencapai 5,5% hingga 5,6%, lebih tinggi dibanding realisasi semester I-2026 sebesar 5,45%. Keyakinan itu disampaikan Suahasil kepada wartawan di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (8/10). Proyeksi resmi kuartal III-2026 akan diumumkan Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/10).
Realisasi semester I-2026 sebesar 5,45% menjadi basis perhitungan Kementerian Keuangan. Angka itu dihimpun Badan Pusat Statistik dari agregasi pertumbuhan seluruh provinsi, yang pada gilirannya dihitung dari agregasi kabupaten dan kota.
Dari 38 provinsi, 17 di antaranya tumbuh di atas rata-rata nasional pada semester I-2026. Sebagian besar wilayah itu berada di Pulau Jawa.
Konsentrasi ekonomi Indonesia belum bergeser dari Jawa. Enam provinsi di pulau itu menyumbang 56,85% terhadap perekonomian nasional.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan pertumbuhan tinggi tidak selalu bertumpu pada daerah berbasis tambang. Sejumlah kabupaten mencatat pertumbuhan di atas rata-rata dengan mengandalkan produktivitas dan nilai tambah sektor yang sudah ada.
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, misalnya, tumbuh 8,14% pada semester I-2026. Pertumbuhan itu ditopang inovasi sektor pertanian, termasuk penerapan smart farming dan penggunaan drone oleh komunitas petani muda.
Contoh lain adalah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang tumbuh 6,85%. Daerah itu mendorong produktivitas tanaman pangan dan peternakan, serta mengembangkan komoditas porang menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.
"Jadi intinya adalah kalau daerah itu mau tumbuh tinggi, tidak perlu harus berbasis tambang. Bisa kalau dia punya sumber daya alam lainnya, asal dinaikkan produktivitasnya, di kemudian digerakkan agar bisa menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi untuk ekonomi di wilayah tersebut," kata Amalia dalam agenda Mata Lokal Fest 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).
Di sisi fiskal, Suahasil menyebut efisiensi anggaran senilai Rp 306 triliun yang dimulai Januari 2025 sebagai pijakan fundamental pengelolaan APBN. Langkah itu, menurut dia, mengalihkan belanja negara ke program yang dinilai lebih berdampak bagi masyarakat.
"Januari 2025, jangan lupa, kita mendapatkan perintah. Ketika itu melakukan efisiensi anggaran dikaliber Rp 306 triliun," kata Suahasil dalam forum "Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita" di Jakarta, Kamis (8/10).
Suahasil menepis anggapan bahwa kebijakan itu sekadar pemotongan anggaran. Menurutnya, di balik efisiensi tersebut ada upaya memperkuat fondasi APBN agar lebih berdampak ke masyarakat.
"Dua tahun yang lalu seperti itu, kesannya adalah potong-potong-potong anggaran. Tapi sebenarnya di balik potong anggaran tersebut adalah pijakan fundamental fondasi untuk membuat APBN yang lebih berdampak kepada masyarakat. Sehingga efisiensi tersebut bisa digunakan untuk program unggulan bagi rakyat," ujarnya.
Sejumlah program pemerintah mulai berjalan pada 2025 sebagai bagian dari penggunaan anggaran tersebut. Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah, hingga digitalisasi pembelajaran.
Bagi pelaku pasar, proyeksi 5,6% pada semester II-2026 menjadi sinyal bahwa ruang fiskal pemerintah tetap terjaga di tengah tekanan global. Angka final kuartal III-2026 dari konferensi pers APBN KiTa akan menjadi acuan awal untuk menilai apakah target itu realistis.