KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Danantara Indonesia menyiapkan langkah masuk sebagai pemegang saham Bursa Efek Indonesia setelah proses demutualisasi bursa. Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menyebut langkah tersebut bagian dari strategi memperkuat pasar modal domestik sekaligus memulihkan kepercayaan investor global. Nilai investasi dan porsi kepemilikan belum diungkap karena masih menunggu ketentuan OJK.
Paragraf pembuka: Rencana itu disampaikan Pandu seusai menghadiri forum meja bundar bertajuk Reform, Transparency and Capital: Indonesia's Financial Sector and the Role of Danantara di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10). Forum digelar di sela-sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Dalam forum itu, Danantara duduk satu meja dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan perwakilan BEI untuk bertemu investor global.
Hadir pula lembaga pemeringkat dan penyedia indeks internasional: Moody's Ratings, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, J.P. Morgan, dan MSCI. Menurut Pandu, para investor mengapresiasi koordinasi antarlembaga pemerintah dan menantikan tindak lanjut yang konsisten atas poin-poin reformasi integritas pasar modal yang diumumkan sejak Februari lalu.
Koordinasi lintas lembaga itu dinilai Pandu sebagai salah satu pendorong keberhasilan reformasi pasar modal. Ia menyebut valuasi saham domestik masih relatif murah, sementara fundamental sejumlah perusahaan tetap tumbuh.
"Kalau kami melihat posture 2027, apalagi dengan economy team tadi, institusi tadi yang sekarang sudah saling mengisi, saya malah sekarang tendensi bisa dibilang optimis, lebih optimis. Dan juga posture kita dalam berinvestasi mungkin akan lebih lagi ke domestik," kata Pandu kepada Katadata.
Demutualisasi mengubah struktur bursa dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perusahaan berbentuk perseroan. Perubahan ini diharapkan membuka ruang penguatan modal, perbaikan tata kelola, dan peningkatan daya saing bursa. Pandu menegaskan Danantara tidak akan mengambil alih fungsi regulator maupun mengintervensi pengelolaan bursa.
OJK tetap berwenang menetapkan ketentuan kepemilikan saham, termasuk batas kepemilikan pemegang saham tertentu. Danantara akan menjalankan peran sebagai pemegang saham dengan mendorong visi dan rencana bisnis yang meningkatkan daya saing bursa.
"Dari sisi keberanian, dari sisi OJK, kemampuan eksekusi OJK dan Bursa untuk membuka demutualisasi, itu menurut kami langkah yang perlu diapresiasi oleh para pemain pasar modal, baik domestik maupun global," ujar Pandu.
Danantara juga berpotensi menyuntik dana baru ke BEI setelah demutualisasi. Tambahan modal itu disebut dapat dipakai memperkuat teknologi dan daya saing infrastruktur pasar modal. Pandu membandingkan BEI dengan bursa regional yang lebih dulu demutualisasi, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
"Setelah level playing field-nya sama, tentu nanti akan berbeda sendiri," katanya.
Meski begitu, setiap keputusan investasi harus memberi manfaat jelas bagi Danantara dan dijalankan dengan tata kelola yang baik. Sebagai badan pengelola investasi milik negara, Danantara menerapkan prinsip kehati-hatian lebih kuat dibanding investor swasta. Karena itu, Danantara cenderung menyasar perusahaan dengan rekam jejak usaha, bukan langsung ke perusahaan rintisan berisiko tinggi.
"Apa pun investment-investment ke saham, bond, private company, apa pun bentuknya, harus ada benefit yang jelas buat Danantara," kata Pandu. Di sektor teknologi, Danantara akan mengandalkan pengelola dana yang punya keahlian dan rekam jejak terbukti.
Tantangan berikutnya, menurut Pandu, adalah membuktikan koordinasi antarlembaga berlanjut menjadi implementasi kebijakan nyata. Kepercayaan investor tidak cukup dibangun lewat pernyataan atau komitmen, tetapi melalui hasil yang bisa mereka lihat.
"Kalau mengenai waktu, give us time, chance to prove," ujarnya.
Bagi pelaku pasar, sinyal masuknya Danantara ke BEI menandai babak baru kepemilikan bursa domestik. Jika terealisasi, bursa Indonesia akan memiliki pemegang saham dari badan pengelola investasi negara dengan modal besar, sejajar dengan bursa tetangga yang lebih dulu berstatus perseroan.