KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melantik delapan pejabat baru di lingkungan Komdigi, mencakup posisi Kepala Biro Humas hingga Sekretaris Dewan Pers. Pergantian dilakukan untuk penyegaran organisasi sekaligus mengejar target Rencana Strategis 2025-2029 yang menuntut kecepatan kerja dan hasil terukur.
Pelantikan berlangsung di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Delapan pejabat yang terdiri dari fungsional ahli utama dan pimpinan tinggi pratama itu mengisi sejumlah posisi strategis yang sebelumnya mengalami kekosongan atau pergantian.
Meutya Hafid menyebut perubahan ini sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Evaluasi kinerja, katanya, akan terus dilakukan di seluruh sektor kementerian, bukan hanya pada posisi yang baru diisi.
Arief Tri Hardiyanto dilantik sebagai Auditor Ahli Utama. Marroli Jeni Indarto mengisi kursi Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, sementara Very Radian Wicaksono menjadi Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
Nunik Purwanti menjabat Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan. Rahman dipercaya sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital.
Dua balai pelatihan SDM juga mendapat kepala baru: Baso Saleh di Makassar dan Christiany Juditha di Medan. Slamet Santoso melengkapi daftar sebagai Sekretaris Dewan Pers.
Meutya meminta para pejabat baru segera menerjemahkan target Rencana Strategis Kemkomdigi 2025-2029 ke dalam program kerja dan hasil yang terukur. Kecepatan kerja, efektivitas program, dan tata kelola yang baik disebutnya sebagai faktor penentu agenda transformasi digital Indonesia.
"Renstra 2025-2029 menunjukkan kepada kita bahwa arah saja tidak cukup. Aksi, tindakan dan kecepatan juga menjadi kunci untuk dapat menjalankan tugas kita dalam memenuhi Renstra yang sudah ditetapkan," tegas Meutya dalam arahannya.
Menteri Komunikasi dan Digital itu juga menekankan posisi fungsi komunikasi di lingkungan kementerian. Komunikasi bukan sekadar pendukung, melainkan bagian utama upaya pemerintah memastikan masyarakat memperoleh informasi soal program dan kebijakan yang dijalankan.
"Komunikasi tetap harus menjadi core utama dari giat-giat di kementerian ini, dalam kerangka memenuhi informasi bagi publik yang merupakan hak asasi masyarakat," pungkasnya.
Pergantian di level biro humas dan kemitraan komunikasi lembaga memberi sinyal bahwa Komdigi memprioritaskan kanal informasi publik di tengah sorotan terhadap kebijakan digital. Publik dan pelaku industri digital Tanah Air menantikan apakah penyegaran ini berdampak pada kecepatan penerbitan regulasi dan penanganan isu seperti perlindungan data pribadi serta tata kelola platform.