KOBA — Kepala Satpol PP Bangka Tengah Julhasnan menyatakan penataan ditujukan kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas umum tidak sesuai peruntukannya. Trotoar, menurut dia, diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan untuk tempat berdagang, parkir kendaraan, maupun aktivitas lain yang mengganggu fungsinya.
Penataan tidak hanya menyasar pedagang yang menggelar dagangan di atas trotoar. Ketentuan serupa berlaku bagi pedagang yang berjualan di luar trotoar tetapi memakai fasilitas itu sebagai tempat pembeli beraktivitas.
Julhasnan menyebut penataan diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Fasilitas umum juga harus bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Penggunaan trotoar untuk aktivitas perdagangan perlu ditata, baik pada siang maupun malam hari. Tidak ada pengecualian waktu dalam ketentuan yang disiapkan Satpol PP.
Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Pendataan, imbauan, dan surat teguran disiapkan sebagai tahapan awal.
"Kami berharap melalui pendataan, imbauan, dan surat teguran, persoalan ini dapat diselesaikan tanpa harus sampai pada penindakan," ujar Julhasnan.
Penindakan baru bisa dilakukan apabila masyarakat tetap tidak mematuhi ketentuan setelah diberikan teguran. Satpol PP juga harus memperoleh persetujuan Bupati Bangka Tengah sebelum mengambil langkah tersebut.
Julhasnan berharap kawasan perkotaan di Koba menjadi lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi seluruh pengguna fasilitas umum. Penataan diarahkan pada keseimbangan antara aktivitas warga dan hak pejalan kaki.
"Dengan penataan tersebut, kita berharap kawasan perkotaan di Koba menjadi lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi seluruh pengguna fasilitas umum," ujarnya.
Satpol PP belum menyebut jadwal pasti penindakan maupun jumlah pedagang yang akan didata. Tahapan sosialisasi dan pendataan menjadi penentu apakah persoalan trotoar di Koba selesai tanpa tindakan paksa.