Proposal damai untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, ditolak mentah-mentah oleh Ukraina.
Usulan perdamaian ini sendiri disampaikan Prabowo saat menghadiri pertemuan menteri dan pejabat tinggi pertahanan di Shangri-La Dialogue Singapura, Sabtu (3/6) lalu.
Ada tiga poin usulan dalam proposal damai Prabowo untuk Rusia-Ukraina yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan menggelar referendum.
“Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Prabowo, seperti dikutip kantor berita Antara.
Kedua, Prabowo mendesak agar pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata untuk membentuk wilayah demiliterisasi.
Menurutnya, zona demiliterisasi ini perlu diamati dan dipantau pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Ketiga, Menhan Prabowo juga mengusulkan agar PBB menyelenggarakan referendum penentuan bagi warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung ke Rusia atau Ukraina.
Namun usulan damai versi Prabowo ditolak Ukraina. Penolakan pertama disampaikan Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov. Menurutnya usulan damai itu aneh dan tidak mencerminkan Indonesia.
“Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini,” kata Reznikov, seperti dikutip AFP.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, menjelaskan alasan penolakan dari negaranya, terutama soal usulan referendum.
Hamianin menjelaskan, hingga ini tidak ada wilayah Ukraina yang berada dalam sengketa dengan Rusia, sehingga referendum tidak mungkin dilakukan.
“Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana,” kata Hamianin.
Lanjut di halaman berikutnya…
[CNN]
