PANGKALPINANG — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar Universitas Bangka Belitung (UBB) mendatangi gedung legislatif untuk menyuarakan keresahan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Kedatangan massa aksi ini disambut langsung oleh pimpinan dewan di depan kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (6/5/2026).
Mahasiswa Desak Konsistensi Anggaran Pendidikan 20 Persen
Isu utama yang dibawa dalam unjuk rasa ini adalah kepastian alokasi anggaran pendidikan di daerah. Mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mematuhi amanat undang-undang dengan mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan secara berkelanjutan.
Selain persoalan angka, massa juga menyoroti nasib tenaga pendidik di Negeri Serumpun Sebalai. Mereka menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru masih perlu ditingkatkan agar kualitas pendidikan di daerah selaras dengan ketersediaan sarana pendukung yang memadai di seluruh kabupaten/kota.
Soroti Kesejahteraan Buruh dan Upah Pekerja Lokal
Nasib pekerja di Bangka Belitung turut menjadi poin krusial dalam orasi mahasiswa. Massa menuntut adanya langkah konkret dari pemerintah dan legislatif untuk menjamin kesejahteraan buruh serta perlindungan hak-hak pekerja di berbagai sektor industri strategis daerah.
Kondisi ekonomi daerah yang dinamis membuat mahasiswa mendesak adanya pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan upah. Hal ini dianggap mendesak untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan para pekerja mendapatkan hak yang layak sesuai dengan beban kerja dan risiko profesi mereka.
Respons DPRD Babel Terhadap Aspirasi Mahasiswa UBB
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, yang menemui langsung para demonstran menyatakan komitmennya untuk membawa poin-poin aspirasi tersebut ke meja pembahasan formal. Ia memastikan lembaga legislatif akan mengawal setiap poin yang disampaikan mahasiswa agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pihak dewan menyatakan bakal segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mengevaluasi realisasi anggaran pendidikan dan kebijakan tenaga kerja. Langkah ini diambil guna memastikan setiap tuntutan mahasiswa mendapatkan respons nyata dalam kebijakan publik maupun penyusunan anggaran mendatang.
