BANGKA BARAT — Kemenangan di meja hijau menjadi amunisi baru bagi Polres Bangka Barat untuk terus memburu jaringan penyelundupan pasir timah ilegal. Putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Mentok yang menolak seluruh permohonan praperadilan para tersangka dinilai sebagai legitimasi atas proses hukum yang berjalan.
Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha menyatakan putusan tersebut bukan sekadar kemenangan prosedural. “Putusan ini semakin mempertegas bahwa penegakan hukum yang dilakukan berjalan sesuai aturan dan menjadi semangat bagi kami untuk terus memerangi penyelundupan sumber daya alam melalui jalur ilegal,” kata Pradana.
Jaringan Lintas Negara yang Terbongkar
Kasus ini bermula dari pengungkapan yang dilakukan Satpolairud Polres Bangka Barat. Dalam konferensi pers pada 2 Maret 2026, polisi membeberkan praktik penyelundupan pasir timah yang selama ini mengalir ke Malaysia.
Modus yang digunakan para pelaku cukup terorganisir. Pasir timah yang merupakan komoditas bernilai tinggi itu dikirim secara ilegal melalui jalur laut. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menggerus potensi pendapatan negara dari sektor pertambangan.
Apa Arti Putusan Ini Bagi Penegakan Hukum?
Dengan ditolaknya gugatan praperadilan, penyidik memiliki pijakan yang lebih kuat untuk melanjutkan proses hukum ke tahap selanjutnya. Langkah ini juga menjadi sinyal bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai penyelundupan serupa.
Polres Bangka Barat berkomitmen untuk terus membongkar jaringan hingga ke akar-akarnya. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara yang selama ini terjadi akibat praktik ilegal tersebut.
