PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin mulai menunjukkan otoritasnya di awal masa kepemimpinan. Rabu (13/5/2026), ia merotasi dan memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang. Kebijakan ini langsung menjadi perbincangan publik karena menyentuh posisi strategis.
Salah satu keputusan yang paling disorot adalah pergeseran Mie Go. Pria yang sebelumnya duduk sebagai Sekda Kota Pangkalpinang itu kini ditempatkan sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Banyak kalangan menilai langkah ini merupakan bentuk penonaktifan halus.
Jabatan Staf Ahli, Benarkah Sama dengan Non-Job?
Seorang pejabat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut posisi baru Mie Go tak ubahnya dengan non-job. "Non job la itu, hanya saja berbalut Staf Ahli. Iya turun lah dari II A ke II B. Begini sama dengan Sekda Kota sebelumnya itu aja," ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Ia merujuk pada nasib Radmida Dawam, Sekda era Wali Kota Maulan Aklil alias Molen yang dua kali dinonaktifkan. Pola yang sama kini kembali terjadi pada Mie Go.
Kepala Dinas yang Direkomendasikan Wakil Wali Kota Justru Digeser
Informasi lain yang beredar, ada sejumlah kepala dinas yang direkomendasikan Wakil Wali Kota untuk dipertahankan karena dinilai berkinerja baik. Namun, Saparudin justru mengambil langkah sebaliknya. "Udin sebagai Wali Kota sudah mulai menunjukkan power-nya. Informasinya ada Kepala Dinas yang disarankan Wakil Walikota untuk dipertahankan karena dinilai kinerja baik, namun oleh Udin justru digeser," kata sumber yang sama.
Hingga berita ini ditulis, Wali Kota Prof. Saparudin maupun mantan Sekda Mie Go masih dikonfirmasi terkait keputusan ini.
Daftar Pejabat Eselon II yang Baru Dilantik
Dalam pelantikan tersebut, salah satu nama yang masuk dalam struktur baru adalah Budiyanto yang kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum. Belum ada pernyataan resmi dari Pemkot Pangkalpinang mengenai pertimbangan di balik perombakan ini.
Rotasi di awal kepemimpinan memang menjadi hak prerogatif seorang wali kota. Namun, publik Pangkalpinang kini menunggu apakah kebijakan ini akan berdampak pada kinerja birokrasi ke depannya.
