PANGKALPINANG — Sejumlah warga di Bangka Barat mengaku terpaksa membeli solar dari pengecer dengan harga selangit akibat lambannya pasokan bahan bakar bersubsidi dari pemerintah. Pak Yunus, seorang warga, mengungkapkan bahwa surat rekomendasi pembelian solar telah lama diajukan, namun belum ada tindak lanjut dari pihak berwenang.
“Solar lama datangnya, sekitar satu bulan. Masyarakat terpaksa beli mahal, Rp 20.000 per liter, sementara surat rekomendasinya sudah lama diajukan,” ujar Pak Yunus dalam reses yang digelar Anggota DPRD Elvi Diana.
Jalan Rusak di Ujung Kampung Tak Tersentuh Perbaikan
Selain kelangkaan solar, warga juga menyoroti kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Suriman mengeluhkan kerusakan jalan dan jembatan di ruas Tempilang menuju Tanjung Niur yang telah rusak parah selama bertahun-tahun. Menurutnya, karena jalan tersebut berada di ujung kampung yang buntu, perhatian dari pemerintah sangat minim.
Sementara itu, Hendri, seorang perangkat desa, menyampaikan kebutuhan mendesak akan fasilitas olahraga bagi pemuda. Lapangan sepak bola dan voli yang ada saat ini tidak layak pakai, terutama saat musim hujan karena berubah menjadi becek. Ia mengusulkan peninggian lapangan menggunakan pondasi batu bata dan semen dengan kebutuhan sekitar 20 truk pasir.
Tambak Udang Vaname Diduga Cemari Laut, Warga Minta Audit
Persoalan lingkungan hidup turut mendominasi reses. Sahari menyampaikan tiga persoalan sekaligus, mulai dari konflik pemanfaatan lahan di kawasan Hutan Produksi (HP) yang digunakan untuk kebun kelapa sawit, hingga kebun sawit milik desa yang terbengkalai karena kondisi tanah yang tidak lagi mendukung. Ia juga mempertanyakan kontribusi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut terhadap pendapatan desa.
Isu paling krusial yang diangkat Sahari adalah keberadaan tambak udang vaname di Tanjung Niur. Ia menduga limbah dari sekitar tujuh perusahaan tambak telah merusak ekosistem dan mematikan habitat laut setempat. “Ini perlu ditinjau ulang, karena pembuangan limbahnya sudah merusak,” tegasnya.
Pemuda Ingin Kembangkan Keramba Ikan, Butuh Modal dan Kepastian Program
Di sektor ekonomi, Bu Ardila memohon akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengembangkan usaha dagangnya yang masih dijalankan dengan sepeda. Sementara itu, Rizky Hamdani, perangkat desa lainnya, mempertanyakan kejelasan program Kampung Nelayan Merah Putih. Ia ingin memastikan apakah kawasan tersebut akan menjadi hak penuh masyarakat dan apakah programnya terbatas hanya bagi nelayan atau terbuka untuk seluruh warga desa.
Anggota DPD, Warianto, turut menyuarakan aspirasi pemuda yang ingin mengembangkan usaha keramba ikan di sungai. Menurutnya, potensi ini bisa menjadi sumber pendapatan asli desa yang signifikan jika dikelola dengan baik dan didukung permodalan yang memadai.
Seluruh aspirasi yang disampaikan warga telah dicatat oleh Anggota DPRD Elvi Diana untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi. Reses ini menjadi mekanisme penting untuk memastikan suara rakyat tersampaikan dalam proses pengambilan kebijakan daerah.
