BANGKA BELITUNG — Persoalan harga sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tak kunjung menemukan titik terang. Para petani kecil yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan masih menjadi pihak yang paling terpuruk, meskipun harga komoditas ini tengah naik di tingkat nasional.
Apa Dampak Masalah Harga Sawit bagi Petani di Bangka Belitung?
Ketidakadilan harga membuat pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus membengkak. Alih-alih menikmati keuntungan dari tingginya ekspor CPO, petani justru terjebak dalam rantai permainan pasar yang merugikan.
Kondisi ini bukan persoalan musiman. Setiap kali harga anjlok atau tak kunjung membaik, petani kembali berteriak, namun solusi nyata dari pemerintah daerah maupun DPRD tak kunjung hadir.
Mengapa DPRD Bangka Belitung Dinilai Gagal Lindungi Petani?
Koordinator Kajian Strategis dan Aksi DEMA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Gio Saputra, menilai DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap tata niaga sawit. Banyak perusahaan maupun pabrik kelapa sawit masih membeli TBS di bawah harga ketetapan.
"DPRD hanya sebatas mengeluarkan pernyataan dan rapat formalitas tanpa tindakan nyata yang memberi efek terhadap pelaku usaha," kata Gio dalam keterangan yang diterima, baru-baru ini.
Fungsi Legislasi dan Anggaran Tak Berpihak pada Rakyat?
DPRD sejatinya memiliki tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ketiganya seharusnya menjadi instrumen perjuangan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketiga fungsi itu belum berjalan optimal untuk melindungi petani kecil.
Gio menambahkan bahwa jika DPRD benar-benar hadir sebagai wakil rakyat, keberpihakan terhadap petani harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Bukan sekadar rapat, kunjungan, atau pernyataan normatif di media.
"Masyarakat hari ini sudah lelah dengan pola politik yang hanya hadir saat polemik membesar namun menghilang ketika solusi dibutuhkan," tegasnya.
Sudah Ada Langkah Konkret dari Pemerintah Daerah?
Hingga saat ini, belum ada langkah tegas yang diambil untuk menghentikan praktik pembelian TBS di bawah harga ketetapan. Para petani masih menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji atau pertemuan yang tidak membuahkan hasil.
Persoalan ini dinilai tidak bisa terus dianggap sebagai perkara musiman yang hanya ramai ketika masyarakat mulai bersuara. Dibutuhkan komitmen dan keberanian politik dari DPRD dan pemda untuk memutus rantai ketidakadilan yang sudah berlangsung lama.
Apakah Ada Harapan Perbaikan Tata Niaga Sawit di Bangka Belitung?
Harapan masih ada jika DPRD dan pemerintah daerah mau bergerak cepat. Pengawasan ketat terhadap pabrik kelapa sawit, penegakan aturan harga TBS, serta sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar menjadi kunci utama.
Tanpa itu, petani kecil akan terus menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Kini, bola ada di tangan para wakil rakyat untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar hadir untuk membela kepentingan masyarakat.
