JAKARTA — Gelombang protes dari hulu industri kelapa sawit kembali memuncak. Massa dari Serikat Petani Sawit Indonesia memadati kawasan Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Senin (26/5/2026) untuk menyuarakan penolakan terhadap regulasi ekspor satu pintu yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan terbaru ini mewajibkan seluruh aktivitas ekspor CPO melalui satu badan atau mekanisme terpusat yang ditunjuk pemerintah. Sebelumnya, petani dan perusahaan kecil-menengah memiliki keleluasaan mengekspor melalui berbagai jalur dan mitra dagang.
Petani Kecil Terancam Tergerus Birokrasi Berlapis
Koordinator aksi di lapangan menyampaikan bahwa sistem baru ini justru menciptakan birokrasi berlapis yang menambah biaya operasional. Margin keuntungan petani dikhawatirkan akan habis tergerus oleh berbagai pungutan administratif.
"Kami menolak keras regulasi yang diskriminatif ini. Petani sawit rakyat sudah susah payah menanam dan merawat kebun, tapi akses pasar malah dipersempit," ujar salah satu juru bicara massa yang ditemui di lokasi aksi.
Persoalan tata niaga sawit bukanlah hal baru. Di wilayah seperti Bangka Belitung, konflik lahan perkebunan sawit masih menjadi polemik berkepanjangan antara petani, korporasi, dan pemerintah daerah. Kebijakan ekspor satu pintu dinilai akan memperparah posisi tawar petani di daerah.
Tuntutan Dialog Sebelum Regulasi Diterapkan
Dalam orasinya, para petani mendesak Kementan untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Mereka meminta agar pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani rakyat, sebelum menerapkan aturan yang berdampak luas.
"Kami bukan menolak regulasi, tapi kami menolak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan kami sebagai pelaku usaha di lapangan. Pemerintah harus turun ke bawah, lihat realita petani sawit, baru buat aturan," tegas salah satu peserta aksi yang mengaku mewakili petani dari Sumatera Utara.
Belum Ada Tanggapan Resmi dari Kementan
Hingga siang hari, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertanian terkait aksi protes ini. Namun, beberapa pejabat Kementan terlihat menerima delegasi perwakilan massa untuk mendengarkan aspirasi secara langsung di dalam gedung.
Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan jutaan petani dan pekerja yang bergantung pada sektor ini. Para pengamat ekonomi pertanian menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan secara bertahap dengan sosialisasi menyeluruh kepada petani kecil dan menengah.
Aksi damai ini direncanakan berlangsung hingga sore hari. Massa yang terus berdatangan dari berbagai wilayah berharap suara petani sawit rakyat tidak diabaikan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup jutaan keluarga di Indonesia.
