SUNGAILIAT — Pemerintah Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, menargetkan penerimaan royalti dari PT Timah sebesar Rp400 miliar dalam waktu dekat. Bupati Bangka Fery Insani mengaku optimistis dana kompensasi dari kegiatan penambangan bijih timah itu akan segera masuk ke kas daerah.
"Kami optimis Pemerintah Kabupaten Bangka menerima royalti dari kegiatan penambangan timah oleh PT Timah sebesar Rp400 miliar, namun masih menunggu proses pencairan," kata Fery Insani di Sungailiat, Rabu.
Dana tersebut direncanakan dialokasikan untuk lima sektor utama. Bupati menyebut prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta perbaikan jalan. Sektor pertanian dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga masuk dalam daftar penerima manfaat.
Transparansi Penerimaan dan Target PAD
Fery Insani berjanji akan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat ketika dana tersebut sudah sah diterima. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar publik mengetahui aliran dana kompensasi dari BUMN tambang itu.
"Kami merencanakan dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan dan perbaikan jalan, pengembangan sektor pertanian, serta pemberdayaan UMKM," jelas dia.
Selain royalti, Pemkab Bangka terus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor lain. Fery Insani mengakui masih ada sejumlah sektor yang belum maksimal berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Warga Diimbau Taat Bayar Pajak
Dalam kesempatan yang sama, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program pemerintah. Salah satu bentuk dukungan yang diminta adalah kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
"Pajak yang dibayar masyarakat untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat juga," ujar dia.
Pemkab Bangka berharap dana royalti PT Timah bisa menjadi katalis percepatan pembangunan di wilayah yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi timah nasional itu. Seluruh program pembangunan, kata bupati, dirancang berdasarkan kepentingan dan kebutuhan riil warga agar kesejahteraan benar-benar terwujud.
