BANGKA SELATAN — Polemik alih fungsi lahan persawahan menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Serdang kembali mencuat. Ketua Kelompok Tani Batang, Heri, mengaku kecewa dengan sikap Dinas Pertanian dan Pangan Bangka Selatan yang dinilai berlarut-larut dalam menyikapi persoalan ini.
Heri menegaskan, persoalan alih fungsi lahan seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian, bukan justru dibebankan kepada negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan Heri: "Jangan Sampai Ada Persekongkolan"
"Kalau mencabut pohon kelapa sawit menggunakan uang negara, saya akan mempertanyakan dan melaporkan pihak terkait. Menurut saya, ini jangan sampai ada persekongkolan," tegas Heri, Jumat (7/8/2026).
Ia menyebut masih banyak kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian yang lebih mendesak untuk dibiayai pemerintah dibandingkan anggaran untuk mencabut tanaman sawit.
Lahan Semak Belukar Masih Terbengkalai
Heri juga mempertanyakan alasan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mencabut tanaman sawit, sementara masih terdapat lahan yang disebutnya berupa semak belukar dan belum digarap kembali.
"Masih banyak uang negara yang dibutuhkan untuk keperluan lain di sektor pertanian. Jangan sampai anggaran justru digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat alih fungsi lahan," ujarnya.
Desakan Aparat Turun Tangan
Tak hanya soal anggaran, Heri mendesak aparat penegak hukum menyikapi dugaan alih fungsi lahan persawahan di kawasan Bendung Mentukul dan Racap. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut lahan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
Heri meminta adanya kepastian mengenai status serta peruntukan lahan persawahan yang telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Langkah ini dinilai penting agar polemik serupa tidak terulang di masa mendatang dan lahan produktif tetap terjaga fungsinya.
