KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Kebijakan ini diumumkan Pramono di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8). Ia menegaskan bahwa pengelolaan oleh BUMD ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki sistem konektivitas antara daratan dan kepulauan yang selama ini dinilai belum efisien.
"Mulai tahun depan, dari seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan efisien. Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini Transjakarta," kata Pramono seperti dikutip Antara.
Target Layanan dan Dampak bagi Warga Jakarta
Dengan skema baru ini, Transjakarta tidak hanya akan melayani bus di daratan, tetapi juga kapal yang menghubungkan enam kecamatan di Kepulauan Seribu dengan pelabuhan utama di Jakarta Utara. Pramono menekankan bahwa warga pulau berhak mendapatkan fasilitas publik yang sama, termasuk kemudahan mobilitas menuju pusat kota.
"Kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Maka saya sudah memutuskan, mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota yang ada di Jakarta mau ke Kepulauan Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Kepulauan Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu," ujarnya.
Selama ini, rute penyeberangan seperti Marina Ancol menuju Pulau Pramuka atau Pulau Tidung dikelola oleh Dishub dengan skema tarif yang terpisah dari sistem transportasi darat. Integrasi ini diharapkan memangkas biaya logistik dan meningkatkan frekuensi keberangkatan kapal, terutama untuk distribusi barang kebutuhan pokok.
Transjakarta Perluas Mandat di Tengah Ekspansi LRT
Pengalihan mandat ini berbarengan dengan progres proyek LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Pramono menargetkan moda rel sepanjang 12,2 kilometer tersebut diresmikan pada Agustus 2026. Proyek dengan 11 stasiun dan nilai investasi Rp12,1 triliun ini diharapkan dapat diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Mulai dari Kelapa Gading sampai Manggarai sepanjang 12,2 kilometer, investasinya atau budget-nya kurang lebih Rp12,1 triliun, berhenti di 11 stasiun, waktu tempuhnya 28 menit, akan segera diresmikan," jelas Pramono.
Langkah ini menandai perluasan peran Transjakarta dari sekadar operator bus rapid transit (BRT) menjadi operator transportasi multimoda. Sebelumnya, BUMD ini juga telah mengambil alih pengelolaan Mikrotrans dan beberapa rute angkutan perbatasan.
Uji Efisiensi BUMD di Tengah Target Pendapatan
Keputusan ini menjadi ujian bagi Transjakarta dalam mengelola aset laut yang selama ini menjadi beban APBD. Dengan integrasi layanan, Pemprov DKI berharap terjadi efisiensi subsidi silang antara pendapatan tiket darat dan laut.
Belum ada rincian skema tarif terbaru atau besaran subsidi yang akan dialokasikan untuk rute kepulauan. Namun, keputusan ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri agar BUMD lebih agresif dalam mengelola aset daerah secara profesional.
Warga Kepulauan Seribu yang selama ini kerap mengeluhkan keterbatasan jadwal kapal pada musim ombak tinggi akan menjadi barometer keberhasilan kebijakan ini. Transjakarta dituntut menyiapkan armada yang tahan cuaca ekstrem serta sistem tiket terintegrasi dengan moda darat seperti MRT dan LRT.
