Direktur Penataan Sumber Daya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Denny Setiawan menyebut pihaknya akan berkolaborasi dengan sejumlah kementerian lembaga yang akan nantinya memanfaatkan layanan internet Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-1.
“What’s next? Tentunya kita harus siapkan ekosistem karena ini baru sistem satelitnya, kita siapkan ground treatmentnya, kemudian juga pendukung-pendukungnya,” ujar Denny di acara Selular Awards 2023 di Jakarta, Senin (26/6), ketika ditanya langkah selanjutnya usai peluncuran SATRIA-1.
“Kita harus kolaborasi dengan teman-teman kementerian lembaga yang akan menyiapkan layanan internet baik di sekolah, fasilitas kesehatan, maupun layanan lainnya,” tambahnya.
Satelit SATRIA-1 meluncur dengan menumpang roket milik Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) dari Florida pada Minggu (18/6) 18.21 EDT atau Senin (19/6) 05.21 WIB.
Peluncuran tersebut sempat tertunda 17 menit dari jadwal semula pukul 18.04 waktu setempat atau Senin (19/6) pukul 05:04 WIB. Penundaan penerbangan itu terjadi akibat angin kencang.
Usai kendala teratasi, roket Falcon 9 terbang ke angkasa masih dalam time window peluncuran.
Sebagai informasi, SATRIA-1 yang diproduksi oleh PT Satelit Nusantara 3 dibangun di Thales Alenia Space, Cannes, Prancis.
Lebih lanjut, Denny menyebut SATRIA akan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan hingga bisa dimanfaatkan sebagai penyedia layanan internet.
“Insyaallah butuh waktu 6 bulan sampai bisa beroperasi dengan lancar. Insyaallah akhir desember atau awal januari bisa beroperasi,” katanya.
“Memberikan kapasitas maksimum 150 gbps,” imbuhnya.
SATRIA sendiri tidak hadir untuk memberikan konektivitas secara langsung untuk masyarakat. Infrastruktur telekomunikasi baru milik pemerintah ini ditujukan untuk mengakselerasi penyediaan internet di kantor-kantor pemerintah di lokasi tak terjangkau jaringan fiber optik dalam 10 tahun ke depan.
Selain kantor pemerintah, satelit ini juga akan membantu ketersediaan jaringan internet di fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan sejumlah pos TNI dan Polri di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil (3T).
[CNN]
