JAKARTA, – Kuasa hukum Mario Dandy Satriyo (20), Andreas Nahot Silitonga, mengatakan, restitusi sebesar Rp 120 miliar yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak bisa dibayarkan begitu saja oleh orangtua kliennya.
Menurut Andreas, LPSK tak bisa serta-merta membebankan pembayaran restitusi kepada keluarga Mario. Sebab, keluarga terdakwa harus memberikan persetujuan terlebih dahulu.
Terlebih, Andreas mengungkapkan, PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak ketiga.
“Namun, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2012 tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa pihak ketiga adalah pihak selain pelaku tindak pidana yang bersedia membayar restitusi,” ungkap Andreas saat dikonfirmasi, Selasa (27/6/2023).
“Jadi sangat jelas bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah orang yang bersedia untuk membayarkan restitusi. Misalnya jikalau pun orangtua akan membayar restitusi, harus berdasarkan kesediaan,” lanjut dia.
Kemudian, Andreas juga mencontohkan pengertian dalam Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor 1 Tahun 2012. Pasal itu berbunyi, “Termohon (restitusi) adalah pelaku tindak pidana atau orangtua atau wali, dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak”.
Dengan kata lain, Mario yang saat ini sudah termasuk kategori usia dewasa tidak bisa begitu saja menyerahkan pembayaran restitusi kepada orangtuanya.
“Dan perlu dipahami bahwa terdakwa Mario merupakan orang yang sudah cakap hukum sehingga segala pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada terdakwa,” tegas Andreas.
Kendati begitu, bukan berarti peluang orangtua Mario untuk membayar restitusi tertutup. Hanya saja, orangtua Mario wajib dihadirkan dalam persidangan untuk memastikan yang bersangkutan bersedia.
Hal itu tertuang dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 14 ayat (3) Perma 1 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa restitusi bisa dibayarkan oleh pihak ketiga, asal pihak ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuan[KOMPAS]
