Menko PMK: Arahan Wapres agar Menko Polhukam Ambil Langkah Terkait Kontroversi Al-Zaytun

Nasional20 Dilihat

JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin sudah meminta mengambil langkah terkait kontroversi yang ditimbulkan pondok pesantren Al Zaytun.

Muhadjir mengatakan, arahan Maruf Amin tersebut ditunjukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Kan sudah ada arahan dari Pak Wapres kan supaya Menko Polhukam dan Kementerian Agama untuk mencermati dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Muhadjir saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Muhadjir mengungkapkan, langkah-langkah yang diambil untuk pondok pesantren (ponpes) Al-Zaytun harus melalui kajian lebih mendalam.

Ia juga menyebut bahwa pemerintah harus melihat dampak yang ditimbulkan dari langkah yang akan diambil.

“Dan seterusnya, yang jelas itu sudah ada arahan dari Pak Wapres. Kemudian, ada juga dari pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) sudah membuat pernyataan. Kita lihat perkembangannya,” kata Muhadjir.

Terkait langkah awal yang diambil Kemenkopolhukam terlihat dari rapat koordinasi pembahasan isu aktual terkait Al-Zaytun yang digelar Rabu (21/6/2023) kemarin.

Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam itu dihadir berbagai pihak dari Kementerian Agama, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga MUI.

Ditemui usai rapat, Wakil Sekretaris Jenderal bidang Hukum dan HAM MUI Ichsan Abdullah mengatakan pihaknya mengusulkan dua rekomendasi.

“Rekomendasinya, yang pertama karena ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang sebagai pribadi, maka ini aparat hukum agar segera melakukan tindakan hukum,” kata Ichsan.

Sedangkan rekomendasi kedua agar yayasan Al-Zaytun bisa diselamatkan dan dilakukan pembinaan dari hal-hal yang bersifat menyimpang.

Penyelamatan Al-Zaytun dinilai perlu karena di tempat tersebut banyak orang yang menggantungkan mata pencaharian di sana.

“Karena menyangkut banyak orang di sana yang bekerja di yayasan dan sebagainya, ya (diharapkan) tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama bersama MUI,” ujar Ichsan.

Sebelumnya, beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun, seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinannya, Panji Gumilang.

Kontroversi tersebut ditanggapi dengan pembentukan tim yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengusut tuntas hal itu.

[KOMPAS]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *