Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa mengimplementasikan program bagi-bagi rice cooker gratis tahun ini karena belum ada alokasi anggaran.
Tak adanya alokasi anggaran ini disebabkan program tersebut belum mendapat restu dari Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan saat ini Bappenas dan Kemenkeu baru bisa memberikan restu untuk eksekusi program karena belum ada surat tertulis dari DPR, khususnya Komisi VII.
“Kami laporkan bahwa saat ini program clean cooking belum bisa dieksekusi dikarenakan Bappenas menginginkan adanya surat tertulis dari DPR RI yang ditujukan ke menteri keuangan dan menteri ppn/bappenas bahwa ESDM memiliki program clean cooking di tahun anggaran 2023,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi VII, Selasa (6/6).
Tak hanya tahun ini, dengan restu dari Bappenas dan Kemenkeu, ESDM juga bisa segera mengalokasikan anggaran rice cooker gratis pada 2024 mendatang. Sebab, saat ini program tersebut belum masuk dalam rencana anggaran tahun depan.
Oleh karena itu, Jisman berharap setelah rapat dengan anggota dewan, syarat yang belum terpenuhi tersebut bisa segera dilaksanakan. Dengan demikian, Bappenas dan Kemenkeu bisa segera memberi restu dan anggaran untuk pelaksanaan program.
“Semoga dalam kesimpulan rapat hari ini dan minggu depan dimasukkan adanya program clean cooking sehingga kami akan dapat eksekusi program tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, ESDM memang merencanakan pembagian rice cooker gratis kepada sebanyak 474.660 rumah tangga pada 2023. Ini untuk seluruh rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi.
Adapun, 50 persen dari rencana ditargetkan untuk rumah tangga yang tersebar di Pulau Jawa-Madura-Bali (Jamali). Sebab, saat ini wilayah tersebut yang memiliki kapasitas listrik memadai, bahkan over capacity.
“Untuk provinsi lain di luar Pulau Jawa kuota program clean cooking sangat dipengaruhi oleh kesiapan tenaga listrik setempat,” pungkasnya.
(*)