BANGKA BELITUNG Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terus menerus melakukan pemantauan terhadap sejumlah instansi yang ada di pemerintah daerah.
Dimana dalam monitoring yang dilakukan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) ini telah ditentukan sektor atau instansi mana saja.
Hal itu menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di setiap area atau instansi di seluruh Indonesia.
Inspektur Inspektorat Bangka Barat, Fachriansyah, menyebutkan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi pihak KPK selalu melakukan monitoring ke setiap area atau instansi.
“Dari KPK ini ada upaya pencegahan, yang mereka lakukan untuk upaya pencegahannya tindak pidana korupsi. Jadi di seluruh Indonesia itu ada delapan area yang mereka inisiasi, di nilai, dan dipantau. Agar area-area yang menjadi perhatian khusus dari mereka (KPK-Read) itu tidak terjadi tindak pidana korupsi,” ungkap Fachriansyah, saat dikonfirmasi wowbabel, Senin 10 April 2023.
Kemudian, Fachriansyah mengungkapkan pemantauan terhadap sektor atau instansi ini telah dilakukan pihak KPK sejak beberapa tahun ini.
Adapun delapan area yang dipantau oleh pihak KPK di antaranya sebagai berikut, Perencanaan dan Penganggaran, Perizinan, Manejemen Sumber daya manusia (SDM) , Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) , Tata kelola keuangan Desa, dan Optimalisasi Pajak Daerah.
“Bukan berarti area atau instansi lainya tidak dipantau. Tapi sektor-sektor ini yang dianggap KPK rentan terhadap tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fachriansyah mengatakan pemantauan itu juga dilakukan Pemkab Bangka Barat, namun pada akhirnya diverifikasi kembali oleh KPK.
“Jadi Bangka Barat juga memberikan pantauan tapi mereka (KPK-Read) akan memvarifikasi laporan yang kami sampaikan,” katanya.
Sementara itu, Fachriansyah berharap kedepannya tidak ada kejadian atau peristiwa korupsi yang terjadi di wilayah pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
Pasalnya, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan, memberikan pembinaan dan pantauan kesetiaan area ataupun instansi.(*)
