PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai menerapkan langkah konkret menyusul seruan pembatasan akses digital bagi anak-anak. Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna menyatakan Dinas Pendidikan setempat telah menerbitkan surat edaran ke sekolah-sekolah untuk mendukung implementasi PP Tunas, yang membatasi penggunaan platform tertentu bagi anak di bawah 16 tahun.
Menurut Dessy, kebijakan ini bertujuan melindungi tumbuh kembang generasi muda dari paparan konten negatif di tengah derasnya arus digitalisasi. "Yang paling penting adalah PP Tunas, di mana anak-anak di bawah 16 tahun dibatasi akses digitalnya. Jadi ada platform-platform tertentu yang dibatasi, sehingga anak-anak hanya bisa mengakses konten yang sehat dan baik," ujarnya usai mengikuti upacara Harkitnas di lingkungan Pemkot Pangkalpinang, Rabu (20/5/2026).
Ia mengakui efektivitas aturan ini sangat bergantung pada peran orang tua dan media massa. "Kami berharap ini bisa dilaksanakan secara efektif. Karena kita tahu, kadang kontrol dari orang tua sendiri juga masih kurang disiplin. Maka kami mengimbau masyarakat dan rekan-rekan media ikut membantu dalam sosialisasi," tambah Dessy.
Di sisi lain, peringatan Harkitnas ke-118 juga dijadikan momentum untuk membenahi etos kerja birokrasi. Dessy secara tegas mengingatkan bahwa semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan dalam perubahan sikap dan penghargaan terhadap waktu, bukan sekadar seremoni tahunan.
"Kita sudah memperingati Hari Kebangkitan Nasional sampai 118 kali. Artinya kita juga harus bangkit dalam banyak hal, terutama soal disiplin dan menghargai waktu," ungkapnya.
Ia mendorong para ASN di lingkungan Pemkot Pangkalpinang untuk menjadi teladan bagi masyarakat. "Saya berharap ASN di Kota Pangkalpinang lebih meningkatkan etos kerja, iklim kerja, dan kedisiplinan. Karena kita tidak bisa meminta orang lain berubah kalau kita sendiri belum berubah," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dessy membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI yang menekankan program prioritas pemerintah, termasuk penguatan perlindungan anak di ruang digital. Peringatan Harkitnas tahun ini pun menjadi panggung bagi Pemkot Pangkalpinang untuk menegaskan komitmen pada dua agenda sekaligus: melindungi generasi muda dari bahaya digital dan membenahi birokrasi dari dalam.