PANGKALPINANG — Sebanyak 200 peserta dari unsur Forkopimda, perwakilan pemprov, akademisi, hingga jajaran pengurus kabupaten/kota menghadiri pelantikan dan seminar MIPI Babel. Agenda ini mengusung tema “Desain Pemilu dan Pilkada Untuk Memperkuat Pemerintahan yang Governability dan Otonomi Daerah”.
Seminar menghadirkan Peneliti Utama di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, sebagai pembicara utama. Acara ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus yang didampingi Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna.
Dalam sambutannya, Saparudin mengakui kepengurusan ini masih baru dan butuh banyak bimbingan. “Kami merasa sangat bahagia MIPI akhirnya hadir di tanah Babel. Ini kepengurusan pertama, oleh karena itu kami mohon bimbingan dari Pengurus Pusat,” ujarnya.
Ia menyampaikan perumpamaan tentang makna pemerintahan. “Negara ini bagaikan sebuah kapal. Pemerintah adalah nakhoda, masinis, dan seluruh awak kapalnya, sedangkan rakyat adalah penumpang yang menaruh harapan besar agar selamat, terlindungi, dan terlayani dengan baik,” kata Saparudin. Ia menekankan pentingnya kemampuan dan integritas tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar good governance.
Sebagai langkah awal, Saparudin berencana segera menggelar rapat kerja untuk menyusun program. Ia juga mengajak akademisi dan praktisi pemerintahan untuk bergabung, meningkatkan profesionalisme hingga ke tingkat kabupaten dan kota. “Saya sudah mempelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan kami berjanji akan mematuhinya sepenuhnya,” tegasnya.
Ketua Umum MIPI yang juga Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengapresiasi semangat pengurus baru. Ia menegaskan MIPI adalah wadah netral yang lahir dari musyawarah para pakar, bukan kontestasi politik. “Perjalanan karir saya dari Kepala Desa hingga Gubernur berkat bekal ilmu pemerintahan. Jika nakhoda tidak paham cara mengemudikan kapal, penumpang tidak akan selamat,” pesan Anwar Hafid. Ia berharap MIPI Babel melahirkan pemimpin yang mengabdi sepenuhnya untuk rakyat.