KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pernyataan itu disampaikan Darmadi dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman DPR pada Selasa (30/6). Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, setiap langkah restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memiliki indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang terukur sejak awal. Keberhasilan program, kata dia, tidak bisa hanya dilihat dari berkurangnya jumlah perusahaan, melainkan dari perbaikan nyata pada aspek keuangan dan operasional.
Indikator Kinerja Jadi Syarat Mutlak
Darmadi menekankan, perampingan atau streamlining memang dimaksudkan untuk membuat BUMN lebih efisien. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kasus di masing-masing perusahaan memiliki karakteristik berbeda sehingga harus dikaji secara cermat.
"Tentu kita berharap di DPR ini PHK tidak boleh terjadi. Jangan sampai perampingan justru menimbulkan masalah bagi karyawan," ujar Darmadi tegas.
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan restrukturisasi harus terlihat dari berbagai sisi, mulai dari kinerja keuangan, pertumbuhan penjualan, hingga peningkatan return on assets (ROA) dan return on equity (ROE). Jika setelah perampingan indikator-indikator tersebut justru memburuk, maka kebijakan itu dinilai gagal mencapai sasaran.
Wacana Holding Logistik Perlu Kajian Dalam
Selain soal PHK, Darmadi juga menyoroti rencana pembentukan holding logistik BUMN. Ia menilai, penggabungan sejumlah perusahaan di sektor ini harus dilakukan dengan kajian yang komprehensif, bukan sekadar menggabungkan entitas yang bermasalah ke dalam satu atap.
Legislator Dapil DKI Jakarta itu mencontohkan, apabila perusahaan induk yang akan memimpin holding belum dalam kondisi sehat, maka penggabungan justru berpotensi memperbesar persoalan yang sudah ada. "Saya setuju kalau BUMN yang memang tidak bagus kemudian dibenahi, dibubarkan, atau dilakukan langkah-langkah perbaikan. Tetapi jangan sampai perampingan ini justru melahirkan masalah-masalah baru," jelasnya.
Darmadi pun menegaskan kembali bahwa setiap kebijakan restrukturisasi harus didasarkan pada kajian yang matang dengan target kinerja yang jelas. "Kajian-kajian itu harus didasarkan kepada KPI yang ingin dipakai. KPI-nya harus jelas sehingga tujuan efisiensi benar-benar tercapai," pungkasnya.
