KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pertemuan yang digelar tertutup itu menghasilkan kesepakatan awal untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Anggota DEN, Mari Elka Pangestu, menyebut seluruh peserta sepakat bahwa ketidakpastian global menjadi tantangan utama yang harus direspons secara kolektif.
Tekanan Global Mengintai Daya Beli
Mari Elka menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia sudah mulai berdampak pada inflasi domestik. Ia menekankan bahwa stabilitas makroekonomi jangka pendek menjadi prioritas pertama yang harus dijaga.
"Yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat," ujar Mari Elka dalam konferensi pers seusai rapat.
Rupiah Tertekan Lebih Dalam dari Negara Lain
Dalam paparannya, Mari Elka juga menyoroti pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan mata uang negara peers. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia sejatinya masih solid, namun isu kepercayaan (confidence) dan kepercayaan (trust) menjadi faktor krusial yang harus segera dipulihkan.
"Keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik, namun kita memang menghadapi pelemahan Rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust," katanya.
Rapat Libatkan BUMN Energi, Bahas Pasokan BBM
Kehadiran Direksi Pertamina dan Pertagas dalam forum ini mengindikasikan bahwa sisi energi menjadi perhatian serius. Kenaikan harga minyak global berpotensi membebani subsidi energi dan mengerek biaya produksi nasional. Rapat ini diyakini membahas skenario pengamanan pasokan dan stabilitas harga BBM di dalam negeri.
Selain itu, perwakilan Komisi XI DPR yang turut hadir memastikan bahwa fungsi pengawasan anggaran akan diperketat, terutama terhadap pos belanja subsidi dan kompensasi energi yang membengkak.
Tiga Langkah Konkret yang Disepakati
Dari hasil pertemuan, setidaknya ada tiga kerangka kerja yang disepakati. Pertama, penguatan sinyal kebijakan bersama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kedua, percepatan realisasi belanja negara yang pro-daya beli. Ketiga, pengawasan ketat terhadap rantai pasok energi agar gejolak global tidak langsung membebani harga di tingkat konsumen.
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa rapat ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan langkah awal untuk menyusun peta jalan konkret. "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi. Sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini," ujarnya.
Rapat ini menjadi sinyal bahwa parlemen mengambil peran aktif di luar fungsi legislasi, yakni menjembatani koordinasi antarlembaga di tengah tekanan ekonomi yang kian nyata. Belum ada keputusan final yang diumumkan, namun DPR berjanji akan merilis rekomendasi kebijakan dalam waktu dekat.
