KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan dukungan penuh terhadap kerja sama keuangan terbaru yang ditempuh Bank Indonesia. Ia secara khusus mengapresiasi implementasi Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) antara BI dan PBoC yang dinilai mampu menjadi bantalan bagi stabilitas nilai tukar Rupiah.
"Kami di DPR mengapresiasi langkah baru Bank Indonesia yang menjalin kerja sama dengan bank sentral China. Ini adalah upaya konkret untuk memperkuat Rupiah tanpa harus selalu menggunakan Dolar AS dalam transaksi bilateral," ujar Dasco dalam keterangannya, kemarin.
Skema BCSA: Mengurangi Ketergantungan pada Greenback
BCSA merupakan perjanjian yang memungkinkan dua bank sentral untuk saling meminjamkan mata uang lokal masing-masing. Dalam konteks Indonesia-China, skema ini memfasilitasi transaksi perdagangan dan investasi langsung menggunakan Rupiah dan Yuan, tanpa perlu dikonversi ke Dolar AS terlebih dahulu.
Langkah ini dinilai strategis di tengah tekanan global terhadap mata uang negara berkembang. Dengan adanya BCSA, kebutuhan cadangan devisa untuk intervensi pasar dapat ditekan, sekaligus memperdalam pasar valuta asing domestik.
Dampak bagi Stabilitas Makroekonomi Nasional
Dari sisi fundamental, penguatan kerja sama likuiditas mata uang ini diyakini mampu meredam volatilitas Rupiah yang kerap tertekan oleh sentimen eksternal, seperti kebijakan suku bunga The Fed atau ketegangan geopolitik. Bagi pelaku usaha, kepastian nilai tukar menjadi krusial untuk perencanaan biaya impor bahan baku dan ekspor.
Dasco menambahkan, DPR akan terus mendorong BI untuk memperluas kerja serupa dengan mitra dagang utama lainnya. "Ini membuktikan bahwa diplomasi moneter bisa menjadi instrumen efektif. Kami harap ke depan ada kerja sama serupa dengan Jepang, Korea, atau negara-negara Timur Tengah," imbuhnya.
Tindak Lanjut dan Prospek ke Depan
Sampai saat ini, BI dan PBoC masih dalam tahap finalisasi teknis besaran kuota swap dan jangka waktu perjanjian. Namun, sinyal positif dari pimpinan DPR memberikan angin segar bagi proses ratifikasi di tingkat legislatif jika nantinya diperlukan payung hukum tambahan.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda internasionalisasi mata uang Rupiah yang digaungkan BI dalam beberapa tahun terakhir. Dengan volume perdagangan bilateral Indonesia-China yang mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun, potensi penggunaan mata uang lokal diyakini masih sangat besar untuk dioptimalkan.
