PANGKALPINANG — Untuk memudahkan masyarakat terdampak kekeringan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani merincikan empat langkah pengajuan bantuan air bersih. Pertama, warga mengajukan surat permohonan resmi melalui pemerintah desa, kelurahan, atau kecamatan setempat. Kedua, kelengkapan data berupa informasi lokasi, jumlah kepala keluarga (KK), dan estimasi kebutuhan air harian.
Ketiga, tim BPBD melakukan verifikasi cepat di lapangan dan menyusun jadwal distribusi secara transparan. Keempat, armada mobil tangki BPBD menyalurkan air bersih ke permukiman warga sesuai jadwal yang ditetapkan. “Saya meminta BPBD harus bergerak cepat untuk menyalurkan air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan,” kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Minggu.
Gubernur menegaskan bahwa air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat, bukan pilihan. Kekeringan dapat terjadi kapan saja dan berdampak langsung pada kehidupan warga. Oleh karena itu, Pemprov Kepulauan Babel harus hadir secara cepat dan terukur. “Aksi tanggap darurat ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya,” ujarnya.
Instruksi ini juga merupakan wujud nyata komitmen Pemprov dalam mengakselerasi Visi RPJMD “Babel Berdaya 2029” untuk mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing, berbudaya, mandiri, dan sejahtera. Menurut Hidayat, penyediaan bantuan air bersih serta keterbukaan alur permohonan menjadi bukti nyata sasaran pembangunan daerah dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, bersih, dan melayani.
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pusat panggilan (call center) tanggap darurat BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nomor yang bisa dihubungi: 0811-7818-600. Layanan ini diharapkan mempercepat koordinasi dan penyaluran bantuan air bersih ke lokasi yang paling membutuhkan.