TANJUNGPANDAN — Tiga komisi di DPRD Belitung, yakni Komisi I yang membidangi Pemerintahan, Hukum, dan Perundang-undangan; Komisi II bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; serta Komisi III bidang Kesejahteraan Rakyat, telah menyetujui rancangan tersebut. Ketua DPRD Belitung Vina Cristyn Ferani menyatakan bahwa pembahasan telah melalui proses panjang dan melibatkan mitra kerja dari organisasi perangkat daerah terkait.
Ketua DPRD Belitung Vina Cristyn Ferani mengungkapkan, sebanyak tujuh fraksi telah menyampaikan pandangan akhir dan menyetujui pengesahan Ranperda tersebut. Fraksi-fraksi itu meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi BOS, dan Fraksi PAS.
Fraksi BOS merupakan fraksi gabungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sementara Fraksi PAS adalah gabungan dari PPP, PAN, dan PKS.
Dalam sidang paripurna tersebut, Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat bersama Wakil Bupati Belitung turut menandatangani nota persetujuan pengesahan. "Sehingga tadi dengan Bupati Belitung dan Wakil Bupati Belitung bersama-sama menandatangani nota persetujuan pengesahan Raperda tersebut," ujar Vina.
Bupati Djoni Alamsyah Hidayat mengapresiasi kerja sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Belitung dan DPRD selama proses pembahasan. Ia menilai perbedaan pandangan yang muncul merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang justru memperkuat kualitas pengambilan keputusan.
Vina menegaskan bahwa selama pembahasan, banyak pendapat, saran, dan masukan yang disampaikan oleh anggota DPRD Belitung. Ia berharap masukan tersebut dapat dipedomani dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif demi tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Hari ini kami mengesahkan rancangan peraturan daerah Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 menjadi peraturan daerah," kata Vina.