PANGKALPINANG — Hari libur akhir pekan tidak menyurutkan langkah legislatif dan eksekutif di Pangkalpinang untuk bekerja. Rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 digelar di tengah upaya pemerintah daerah mencari tambahan sumber pendapatan baru di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto, menyatakan pembahasan dilakukan secara intensif. Fokus utama diskusi bukan hanya pada angka belanja, tetapi juga pada strategi mengejar target pendapatan.
“Kegiatan hari ini pembahasan dalam rangka persiapan kesepakatan KUA-PPAS 2027—APBD 2027,” kata Budiyanto.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD menekankan agar Pemkot tidak bergantung pada sumber pendapatan yang sudah berjalan. Optimalisasi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dinilai sebagai kunci utama untuk memperbesar PAD.
“Kita dari eksekutif menyikapi apa yang diminta oleh teman-teman Banggar dan akan kami tindak lanjuti terkait peningkatan PAD untuk sektor pajak dan retribusi,” ujarnya.
Namun, Budiyanto mengakui bahwa menaikkan target penerimaan bukanlah pekerjaan mudah. Sejumlah persoalan mendasar masih perlu dibenahi, mulai dari sistem tata kelola, pendataan wajib pajak, hingga optimalisasi potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Ini jadi perhatian kami juga sebenarnya. Akan tetapi sekali lagi, ini pembenahan semuanya. Pembenahan semuanya untuk ke depannya,” jelas Budiyanto.
Rapat KUA-PPAS ini bukan agenda tunggal di akhir pekan. Sehari sebelumnya, Sabtu (8/8/2026), DPRD dan Pemkot Pangkalpinang juga menuntaskan pembahasan APBD Perubahan 2026 yang mencakup sektor pendapatan dan belanja daerah.
Budiyanto memastikan hasil pembahasan tersebut akan segera dibawa ke tingkat paripurna. “Kemarin itu pembahasan APBD Perubahan 2026 terkait pendapatan dan belanja juga. Nah, kemarin sudah terselesaikan pembahasan tersebut dan insyaAllah Senin paripurna,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pembenahan yang dilakukan bersama DPRD dapat berbuah manis pada peningkatan PAD di tahun 2027. Dengan ruang fiskal yang lebih lebar, pemerintah daerah punya peluang lebih besar untuk membiayai program-program prioritas bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh teman-teman DPRD dan kami juga Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk PAD tadi terjadi peningkatan di tahun 2027,” pungkasnya.