PANGKALPINANG — Kesepakatan APBD 2027 diambil setelah Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menuntaskan pembahasan. Dokumen Raperda APBD 2027 beserta rancangan peraturan wali kota tentang penjabaran APBD akan diserahkan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung paling lambat tiga hari setelah persetujuan bersama.
Penyerahan itu menjadi pintu masuk evaluasi gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dievaluasi, Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pendapatan Rp865,91 Miliar, PAD Ditargetkan Rp279 Miliar
Struktur pendapatan daerah Kota Pangkalpinang pada 2027 ditargetkan Rp865,91 miliar. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp279 miliar dan pendapatan transfer Rp586,91 miliar.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan nihil. Di sisi pengeluaran, belanja daerah ditetapkan Rp927,44 miliar, sehingga selisih pendapatan dan belanja mencapai Rp61,53 miliar.
Pemkot merencanakan penutupan defisit melalui pembiayaan netto dari SILPA tahun anggaran sebelumnya dengan nilai yang sama. Untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, pemkot akan membenahi tata kelola pajak dan retribusi, memanfaatkan teknologi digital, mengawasi penerimaan, menyempurnakan regulasi, serta mengoptimalkan aset daerah.
Pendidikan hingga Persampahan Masuk Prioritas Belanja
Penyusunan APBD 2027 mengacu pada RKPD 2027, KUA-PPAS, dan arah pembangunan RPJMD Kota Pangkalpinang 2025–2029. Seluruh program diarahkan mendukung visi Pangkalpinang SMART, yakni Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh.
Di tengah keterbatasan fiskal, sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan warga jadi perhatian. Peningkatan kualitas pendidikan lewat pemerataan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan SMP Negeri 12 Pangkalpinang, masuk daftar itu.
Anggaran juga diarahkan ke peningkatan pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan dan kebersihan kota, penataan pasar tradisional, pengembangan taman kota dan ruang terbuka publik, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wali Kota: Perbedaan Pandangan Bagian dari Demokrasi
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menyebut persetujuan APBD 2027 sebagai hasil kerja sama dan sinergi pemerintah daerah dengan DPRD. Perbedaan pandangan selama pembahasan, menurut dia, merupakan dinamika demokrasi untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.
"Perbedaan pandangan yang muncul dalam pembahasan hendaknya kita maknai sebagai bagian dari proses demokrasi dan ikhtiar bersama untuk menghasilkan APBD yang lebih berkualitas," ujar Saparudin.
Ia menegaskan APBD bukan sekadar dokumen berisi angka dan daftar belanja perangkat daerah. Anggaran harus menjadi instrumen kebijakan publik yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Dampak program pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup warga menjadi ukuran lain yang ditekankan.
Soal penguatan pendapatan, Saparudin meminta upaya itu ditempuh secara adil dan proporsional. "Peningkatan pendapatan harus ditempuh secara adil dan proporsional, tanpa menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung beban secara berlebihan," katanya.
Ia berharap APBD 2027 menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan terarah, sehingga program yang direncanakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kota Pangkalpinang.