KOBA — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bangka Tengah menempatkan keakuratan data penerima sebagai syarat utama sebelum 61,94 ton CPPD disalurkan ke warga. Kepala DPKP Bangka Tengah Dian Akbarini menyebut validasi data menjadi langkah awal untuk memastikan penerima manfaat dan wilayah rawan pangan terdata akurat dan mutakhir.
Data penerima maupun wilayah berpotensi kerawanan pangan harus terverifikasi sesuai Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2026. Menurut Dian, keakuratan data mencegah kesalahan sasaran sekaligus memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Mengapa Validasi Data Jadi Penentu Penyaluran CPPD
"Validasi data menjadi langkah awal untuk memastikan penerima manfaat dan wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan telah terdata secara akurat dan mutakhir," ujar Dian di Koba.
Dian menegaskan data yang tidak terverifikasi berisiko menimbulkan kesalahan sasaran. Karena itu, seluruh penerima harus dipastikan sesuai ketentuan Perbup Nomor 11 Tahun 2026 sebelum penyaluran dijalankan.
Peran Camat hingga Bulog dalam Penyaluran
Pengelolaan CPPD tidak hanya menjadi tanggung jawab DPKP. Dian menyebut camat, lurah, kepala desa, hingga Perum Bulog ikut terlibat dalam proses pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
"Peran tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab DPKP, tetapi juga melibatkan camat, lurah, kepala desa hingga Perum Bulog," katanya.
Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar bantuan menjangkau wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan. Setiap tahapan pengelolaan dan penyaluran, kata Dian, harus tertib administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral kepada masyarakat.
61,94 Ton CPPD untuk Antisipasi Kerawanan Pangan
Dian berharap seluruh pemangku kepentingan memberi masukan konstruktif dan merumuskan langkah konkret menjaga stabilitas pangan serta kesejahteraan warga Bangka Tengah. Penguatan validasi data, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatan 61,94 ton CPPD.
"Penguatan validasi data, koordinasi lintas sektor dan pengawasan dapat mengoptimalkan pemanfaatan 61,94 ton CPPD sebagai instrumen antisipasi kerawanan pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat," ujarnya.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi mengenai jadwal penyaluran maupun jumlah penerima manfaat yang akan menerima CPPD tersebut.
