Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp150 miliar dalam KUA-PPAS APBD 2027, naik Rp11,1 miliar atau 7,94 persen dari target 2026 sebesar Rp138,9 miliar. Bupati Algafry Rahman menyampaikan target itu di Koba, seraya menunggu kepastian formulasi Transfer ke Daerah karena Peraturan Presiden tentang APBN 2027 belum ditetapkan. Belanja daerah 2027 dipatok Rp910,2 miliar, sehingga struktur anggaran meninggalkan defisit Rp113,6 miliar yang harus ditutup.
KOBA — Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menyebut pendapatan daerah masih menunggu kepastian formulasi Transfer ke Daerah (TKD). Penurunan pendapatan transfer berkaitan dengan formulasi perhitungan TKD yang belum final karena Peraturan Presiden tentang APBN 2027 belum ditetapkan.
Di sisi belanja, Pemkab Bangka Tengah menetapkan anggaran 2027 sebesar Rp910,2 miliar. Angka itu naik 8,20 persen dibandingkan belanja daerah 2026 sebesar Rp841,2 miliar.
Komposisi belanja 2027 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal Rp804,5 miliar. Belanja tidak terduga dialokasikan Rp3,5 miliar, sedangkan belanja transfer Rp102,3 miliar.
Algafry menegaskan peningkatan belanja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Arahnya untuk memenuhi pelayanan dasar, belanja wajib dan mengikat, serta prioritas pembangunan.
"Seluruh elemen, baik eksekutif maupun legislatif, dapat duduk bersama dan secara bijak menentukan skala prioritas belanja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp40 miliar. Sumbernya estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sementara pengeluaran pembiayaan nihil.
Dengan komposisi itu, KUA-PPAS APBD Bangka Tengah 2027 mengalami defisit Rp113,6 miliar. Setelah ditutup pembiayaan netto Rp40 miliar, masih tersisa kekurangan pembiayaan Rp73,6 miliar.
Algafry menyebut kekurangan pembiayaan itu perlu ditutup melalui peningkatan pendapatan. Opsi lain adalah penambahan sumber pembiayaan serta rasionalisasi belanja berdasarkan skala prioritas.
Target PAD Rp150 miliar pada 2027 menjadi tumpuan utama. Capaiannya bergantung pada sektor pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset, di tengah ketidakpastian dana transfer pusat.
Pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Bangka Tengah akan menentukan skala prioritas belanja. Keputusan soal formulasi TKD baru bisa dipastikan setelah Peraturan Presiden tentang APBN 2027 terbit.