KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 menyerahkan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Selasa (17/11/2026) atas pendampingan hukum dalam proyek investasi pelabuhan. Penghargaan diberikan bersamaan dengan forum diskusi soal mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pelindo Regional 3 menilai pendampingan hukum Kejati Jatim krusial. Penyerahan apresiasi berlangsung di kantor Pelindo Regional 3 dan dirangkai dengan Focus Group Discussion bertajuk "Adhyaksa Chambers sebagai Alternative Dispute Resolution". Forum itu mempertemukan manajemen Pelindo Regional 3 dengan korps Adhyaksa Jawa Timur.
Executive Director 3 Pelindo Regional 3 Wahyu Widodo menyebut dukungan Kejati Jatim memberi kepastian hukum bagi manajemen saat mengambil keputusan strategis. Menurut dia, peran itu menopang kelancaran realisasi investasi di wilayah kerja perusahaan.
Wahyu menegaskan pendampingan hukum bukan sekadar formalitas. Kehadiran jaksa pendamping membuat setiap proyek strategis berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kejati Jawa Timur atas profesionalisme dan pendampingan yang telah diberikan. Dukungan ini memberikan penguatan dari sisi kepastian hukum sekaligus keyakinan bagi manajemen dalam menjalankan berbagai proyek investasi secara akuntabel dan sesuai ketentuan," ujar Wahyu.
Sebagai badan usaha di sektor kepelabuhanan dan logistik, Pelindo memikul tanggung jawab memacu pembangunan infrastruktur pelabuhan. Wahyu menilai sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi elemen penting untuk menjaga iklim investasi tetap sehat.
Usai seremoni, agenda berlanjut ke sesi FGD yang membedah peran Adhyaksa Chambers sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution. Forum ini memperluas wawasan pemangku kepentingan soal mekanisme penyelesaian persoalan hukum di luar jalur litigasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Abdul Qohar menyambut positif kolaborasi yang telah terjalin. Menurut dia, kemitraan antara institusi penegak hukum dan badan usaha penting untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkepastian hukum.
"Melalui forum ini, kami berharap pemahaman mengenai alternatif penyelesaian sengketa semakin berkembang. Sinergi antara Kejaksaan dan Pelindo diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan serta memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan investasi," ungkap Abdul Qohar.
Pelindo Regional 3 berharap hubungan kelembagaan dengan Kejati Jatim semakin solid. Cakupannya tidak berhenti pada pendampingan hukum proyek investasi, tetapi melebar ke mitigasi risiko, konsultasi, hingga pencegahan potensi masalah hukum sejak tahap perencanaan.
Sinergi berkelanjutan itu diharapkan membentuk ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Dampaknya diarahkan pada manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Langkah Pelindo Regional 3 mencerminkan pola yang makin lazim di BUMN infrastruktur: melibatkan aparat penegak hukum sejak awal proyek untuk menekan risiko sengketa di kemudian hari. Bagi investor, kepastian hukum semacam ini menjadi pertimbangan utama sebelum menanam modal di sektor logistik.