PANGKALPINANG — Ketua TP Posyandu Kepulauan Babel Noni Hidayat Arsani meminta para kader lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan aktif mengidentifikasi warga yang membutuhkan pelayanan dasar pemerintah. Permintaan itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi Posyandu 6 SPM di Pangkalpinang.
Rakor yang diikuti 350 kader dari Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang itu menjadi langkah awal perluasan fungsi posyandu. Kader tidak lagi hanya menimbang bayi dan mengukur pertumbuhan anak, tetapi juga mendata kebutuhan dasar warga di lingkungan masing-masing.
Enam Bidang Layanan yang Kini Masuk Ranah Posyandu
Pelayanan Posyandu 6 SPM merupakan transformasi posyandu di desa, dengan kelurahan menjadi pusat layanan dasar terpadu. Ada enam bidang kebutuhan dasar masyarakat yang diintegrasikan dalam program ini.
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan umum
- Perumahan rakyat
- Sosial
- Ketenteraman dan ketertiban umum
Noni menyebut data hasil identifikasi yang terkumpul akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan posyandu berbasis 6 SPM. "Data hasil identifikasi yang terkumpul nanti akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan posyandu berbasis 6 SPM yang tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak," katanya.
Kader Diminta Catat Nama dan Lokasi, Urusan Anggaran Diserahkan ke Pemerintah
Noni menegaskan kader posyandu tidak perlu terbebani memikirkan sumber anggaran untuk memenuhi kebutuhan warga. Tugas mereka cukup melakukan pendataan secara jelas, mulai dari nama warga, lokasi tempat tinggal, hingga pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Hasil pendataan itu kemudian dilaporkan secara berjenjang agar dapat ditindaklanjuti. "Ibu-ibu hanya perlu mencatat siapa, di mana lokasinya, kepala desanya siapa. Yang memikirkan anggaran atau bantuannya bagaimana, itu menjadi tugas pemerintah," ujarnya.
Posisi kader dinilai strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan lebih mengetahui kondisi warga di lingkungannya. Karena itu, kader diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai kebutuhan, mulai dari bantuan sosial, pelayanan kesehatan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
Evaluasi Tiap Tiga Bulan agar Program Berkelanjutan
Noni meminta kader posyandu melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan. Langkah itu untuk melihat perkembangan pelaksanaan program di daerah sekaligus mengetahui kendala yang membutuhkan dukungan pemerintah.
"Program Posyandu 6 SPM harus berkelanjutan dan terus dijalankan. Setiap tiga bulan adakan monitoring dan evaluasi untuk melihat bagaimana pelaksanaannya di daerah," katanya.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Babel Darlan menambahkan perluasan fungsi posyandu membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, koordinasi antara kader posyandu dan organisasi perangkat daerah terkait harus semakin kuat agar pelayanan dasar untuk masyarakat berjalan optimal.
"Dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, supaya kebutuhan dasar masyarakat terpetakan dengan baik dengan harapan koordinasi antara kader posyandu bersama OPD terkait semakin kuat dalam menjalankan pelayanan dasar untuk masyarakat," kata Darlan.