TOKYO — Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr. T.R. Fahsul Falah, memimpin delegasi Indonesia dalam pemaparan hasil kerja sama metode kaji ulang program pemerintah (gyosei jigyo review) di Ruang Pertemuan Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA), Tokyo.
Forum itu dihadiri Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional MOFA Imafku Takao dan Direktur Urusan Kerja Sama NGO Iwakami Kenzo. Pemaparan melibatkan lembaga kajian kebijakan Jepang Japan Initiative (K?s? Nippon), Kemendagri, Kementerian Transmigrasi, serta mitra LSM lokal Yayasan Nusantara Sejati.
Dari Jigyo Shiwake ke Kaji Ulang Program Pemerintah
Metode yang dikembangkan Indonesia mengadopsi sistem pemilahan program (jigyo shiwake) yang dipakai pemerintah Jepang untuk menilai ulang efektivitas anggaran dan program. Adaptasi dilakukan agar sesuai dengan struktur pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik di Indonesia.
Kerja sama pengenalan metode ini berlangsung sekitar enam tahun. Fase terbaru menandai peralihan: Indonesia mulai menjalankan kaji ulang program secara mandiri menggunakan anggaran negara sendiri, tidak lagi bergantung pada pendampingan penuh pihak Jepang.
Partisipasi Warga Jadi Kunci Penilaian Program
Berbeda dari audit internal biasa, metode ini menempatkan warga sebagai sumber masukan dalam menilai apakah suatu program layak dilanjutkan, di