SERANG — Hidayat Arsani hadir dalam gala dinner bersama sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan yang mendukung penguatan kelembagaan Satlinmas. Forum itu menjadi ruang koordinasi antarprovinsi sebelum apel akbar digelar.
Lima provinsi yang menginisiasi Aslinmas Indonesia menandai langkah kolektif pertama untuk membentuk wadah resmi bagi Satlinmas di tingkat nasional. Babel masuk di dalamnya bersama Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Barat.
Mengapa Satlinmas Disebut Instrumen Pertahanan Tertua
Gubernur Banten Andra Soni menyebut Satlinmas memiliki sejarah panjang dan posisi strategis dalam menjaga ketenteraman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Keberadaan Satlinmas tidak bisa dipisahkan dari kehidupan warga karena anggotanya berada langsung di lingkungan desa dan kelurahan.
"Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas, yang dahulu disebut hansip atau pertahanan sipil, adalah salah satu instrumen tertua dalam sistem pertahanan rakyat. Mereka berada di kampung, desa, dan kelurahan, serta menjadi pihak pertama yang selalu hadir setiap kali warga membutuhkan pertolongan," ujar Andra Soni.
Pernyataan itu menempatkan Satlinmas bukan sebagai pelengkap, melainkan garda terdepan di tingkat paling bawah pemerintahan. Anggota Linmas biasanya yang pertama tiba saat banjir, kebakaran, atau bencana lain menerjang permukiman.
Lima Provinsi Dinilai Buka Jalan Penguatan Kapasitas Anggota
Andra Soni mengapresiasi lima provinsi yang menjadi inisiator pembentukan Aslinmas Indonesia. Pembentukan asosiasi tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan kesejahteraan anggota Satlinmas.
Ia mengakui selama ini tugas dan tanggung jawab anggota Linmas belum sepenuhnya diimbangi dengan perhatian dan dukungan yang memadai. Asosiasi diharapkan menjadi saluran advokasi bagi anggota di daerah.
Bagi Babel, posisi sebagai penginisiasi membuka peluang mendorong standar pembinaan Linmas yang lebih seragam dengan provinsi lain. Koordinasi lintas daerah lewat Aslinmas Indonesia menjadi jalur yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan anggaran pembinaan di tingkat pusat.