BELITUNG — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mohammad Fathurrakhman, menegaskan bahwa wartawan yang tergabung dalam PWI memiliki ruang untuk mengkritisi kebijakan pemerintah daerah. Kritik tersebut harus disertai data valid dan tidak boleh bermuatan kepentingan pribadi atau golongan.
Pernyataan itu disampaikan Fathurrakhman yang akrab disapa Bang Boy usai melantik Ali Hasmara sebagai Ketua PWI Kabupaten Belitung untuk masa bakti 2026–2029. Pelantikan berlangsung di Hotel & Resort Green Tropical Village, Senin (11/5/2026).
Kritik Berbasis Data, Bukan Kepentingan
Menurut Fathurrakhman, tugas wartawan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial. Ia menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari peran tersebut, namun harus dilandasi etika jurnalistik dan kompetensi.
“Yang paling utama adalah menjaga marwah organisasi, bekerja secara profesional, terukur, dan menjaga kekompakan. Wartawan yang tergabung dalam PWI wajib memiliki kompetensi agar memahami aturan main dalam kerja jurnalistik,” ujar Boy dalam sambutannya.
Ia menambahkan, wartawan yang kompeten akan mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dan serangan pribadi. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas organisasi dan kepercayaan publik terhadap profesi wartawan.
Ali Hasmara Pimpin PWI Belitung 2026–2029
Pelantikan Ali Hasmara sebagai Ketua PWI Belitung menandai babak baru kepengurusan di tingkat kabupaten. Ke depan, ia diminta untuk merangkul seluruh wartawan di Belitung tanpa memandang latar belakang media.
Fathurrakhman berharap kepengurusan baru dapat memperkuat solidaritas antarwartawan dan meningkatkan kualitas liputan di daerah. Ia juga mengingatkan agar hubungan dengan pemerintah daerah tetap terjaga dalam koridor profesionalisme.
“Kami ingin PWI Belitung menjadi contoh bagaimana wartawan bisa bersikap kritis namun tetap bersahabat dengan pemerintah. Yang penting, semua berpegang pada kode etik jurnalistik dan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
