KOBA — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memastikan data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah. Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menegaskan, sensus yang dimulai serentak pada Senin (15/6) ini bukan sekadar agenda statistik, melainkan kebutuhan strategis untuk pembangunan.
"Kita mendukung secara penuh program Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS, sebagai data acuan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan ekonomi secara berkelanjutan," kata Algafry di Koba, Senin.
Data Riil untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Menurut Algafry, sensus ini memberi gambaran kondisi riil masyarakat yang selama ini mungkin tidak tertangkap dalam data rutin. Dengan begitu, setiap langkah strategis yang diambil pemda bisa lebih terukur dan menyentuh langsung kebutuhan warga.
"Melalui Sensus Ekonomi 2026 ini tentu sebagai pedoman penting bagi daerah dalam melakukan langkah-langkah strategis terkait kebijakan ekonomi," ujarnya.
Bupati Minta Warga Terbuka, Petugas Jaga Kearifan Lokal
Algafry mengimbau masyarakat agar menerima kedatangan petugas sensus dengan baik. Ia meminta warga memberikan informasi sesuai fakta, bukan berdasarkan perkiraan, demi akurasi data yang dihimpun.
"Masyarakat kami harapkan menerima petugas sensus dengan baik, sopan dan ramah serta menyampaikan data apa adanya sesuai kondisi riil yang dialami," jelasnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan para petugas untuk menghormati kebiasaan setempat. Kunjungan ke rumah warga, kata Algafry, sebaiknya tidak dilakukan pada jam istirahat atau malam hari karena dianggap kurang tepat.
90 Petugas Turun ke Lapangan, Tak Hanya Data Ekonomi
Kepala BPS Bangka Tengah I Ketut Mertayasa mengungkapkan, sebanyak 90 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan secara door to door di seluruh wilayah kabupaten. Mereka tidak hanya mengumpulkan data ekonomi, tetapi juga informasi keluarga untuk kepentingan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"DTSEN ini merupakan data acuan bagi pemerintah untuk mengetahui penerima manfaat bantuan di bidang kesehatan, pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya," ungkapnya.
Dengan adanya integrasi data ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki basis data tunggal yang akurat untuk menyalurkan bantuan sosial, mulai dari program kesehatan hingga pendidikan, tanpa tumpang tindih.
