PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memastikan data nelayan penerima BBM bersubsidi akan diperbarui secara menyeluruh. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutakhiran Data Nelayan Pengguna BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan Tahun 2026 yang digelar di Pangkalpinang, Kamis.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Babel M Yunus menegaskan bahwa data yang akurat menjadi kunci utama program ini.
"Kegiatan hari ini, kita mendapatkan data nelayan penerima BBM bersubsidi yang akurat, mutakhir dan terverifikasi," kata M Yunus saat membuka rakor tersebut.
Pemutakhiran data ini merupakan respons langsung atas temuan DPRD Kepulauan Babel yang menyoroti ketidaktepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi. Hasil rakor nantinya akan dilaporkan kepada Ketua DPRD sebagai dasar evaluasi kebijakan distribusi.
"Hasil rakor ini, nantinya akan kita laporkan kepada Ketua DPRD Kepulauan Babel agar pendistribusian BBM bersubsidi bagi nelayan ini lebih tepat sasaran dan tepat manfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir," ujar M Yunus.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Babel Yopi Wijaya mengungkapkan jumlah kapal nelayan di provinsi ini mencapai 18.811 unit. Kapal-kapal tersebut tersebar di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.
Rakor ini dihadiri Sekretaris Komite BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga Regional Perwakilan Kepulauan Babel, serta kepala dinas kelautan perikanan dari provinsi, kabupaten, dan kota. Perwakilan nelayan dan instansi terkait juga turut serta.
Menurut M Yunus, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat di Kepulauan Babel. Aktivitas penangkapan ikan di laut sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab memastikan nelayan yang benar-benar berhak mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi sesuai aturan yang berlaku.
"Program ini sangat ditentukan kualitas data yang akurat, mutahir dan terverifikasi menjadi program utama dalam menyusun kebijakan penetapan penerima manfaat serta pengamatan penyaluran BBM ini di masyarakat," katanya.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah nelayan, kapal, dan kebutuhan BBM sesuai kapasitas penangkapan ikan. M Yunus berharap para kepala dinas kabupaten dan kota menyampaikan data serta kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing.
"Kita berharap rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi dan data yang lengkap dalam penetapan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi bagi para nelayan tradisional di daerah ini," kata dia.
Yopi Wijaya menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan membantu para nelayan mendapatkan BBM bersubsidi untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan keluarganya.