PANGKALPINANG — Dua daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan kapal nelayan. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutahiran Data Nelayan Pengguna BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan Tahun 2026 yang digelar di Pangkalpinang, Kamis.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Yunus, menyatakan bahwa dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut, hanya dua daerah yang merasa kuota yang ada saat ini belum mencukupi. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang mengajukan tambahan 350 kiloliter per bulan, sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan meminta tambahan hingga 1.000 kiloliter per bulan.
"Rakor hari ini, Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang mengajukan penambahan kuota BBM subsidi," kata M. Yunus dalam rakor yang dihadiri Sekretaris Komite BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga Regional Perwakilan Kepulauan Babel, serta kepala dinas kelautan dan perikanan se-provinsi.
Menurut M. Yunus, kabupaten dan kota lainnya di Bangka Belitung tidak mengajukan penambahan karena dinilai kuota BBM bersubsidi yang sudah dialokasikan masih mencukupi untuk kebutuhan kapal nelayan di daerah masing-masing.
Sektor kelautan dan perikanan selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aktivitas penangkapan ikan di laut sangat tergantung pada ketersediaan BBM, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan nelayan yang berhak mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah daerah berharap rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi dan data yang lengkap dalam penetapan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi bagi para nelayan tradisional di daerah itu. Data yang akurat menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh nelayan yang membutuhkan.
"Kami berharap rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi dan data yang lengkap dalam penetapan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi bagi para nelayan tradisional di daerah ini," ujar M. Yunus.