PANGKALPINANG — Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah strategis menjaga stabilitas harga. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel.
“Pemerintah daerah tidak boleh lengah terhadap dinamika harga pangan yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat agar pasokan pangan tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga tetap terjangkau,” ujar Debby dalam forum yang dipimpin Gubernur Babel Dr. (HC) Hidayat Arsani tersebut.
Pemkab Basel memaparkan realisasi program pengendalian inflasi melalui strategi 4K. Keempat pilar itu adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi ini dijalankan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat.
Menurut Debby, langkah operasionalnya mencakup operasi pasar dan pengawasan harga eceran tertinggi, menjaga cadangan stok distributor, serta memperluas kerja sama pangan antardaerah. Pemerintah juga memelihara infrastruktur dan pelabuhan demi kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi lintas sektor melalui penyediaan data pangan harian dan edukasi kepada masyarakat.
Berdasarkan data Indikator Perkembangan Harga (IPH) sejak Januari hingga pekan pertama Juli 2026, fluktuasi harga bahan pokok di Basel masih tergolong terkendali. Meski begitu, beberapa komoditas menjadi perhatian khusus karena paling sering memengaruhi perubahan IPH.
Komoditas itu antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Pemkab Basel terus memantau harga bahan pokok secara berkala dan menggelar pasar murah untuk menjaga stabilitas pasokan.
Debby menilai inflasi yang terkendali merupakan fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Ia mengapresiasi pelaksanaan HLM sebagai forum strategis untuk menyamakan langkah menghadapi tantangan ekonomi.
“Sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh anggota TPID menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga di daerah,” tegasnya.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri unsur Forkopimda Babel, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, para bupati dan wali kota se-Babel, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran TPID provinsi dan kabupaten/kota. Melalui forum ini, diharapkan koordinasi antarpemangku kepentingan semakin kuat sehingga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terus terjaga.