KOBA — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda resmi mengimplementasikan sistem penganggaran money follow program. Konsep ini mengarahkan alokasi anggaran secara ketat pada program prioritas, bukan lagi sekadar membagi anggaran merata ke setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Bangka Tengah, Dimas Arya Nugroho, menjelaskan bahwa money follow program adalah prinsip di mana anggaran mengikuti program prioritas. "Penganggaran berbasis money follows program menjadi salah satu strategi agar anggaran daerah difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung sasaran pembangunan daerah," katanya di Koba, Senin.
Berbeda dengan sistem sebelumnya yang kerap berbasis pada kebutuhan masing-masing dinas, pola baru ini memaksa setiap program untuk bersaing secara ketat. Hanya program yang paling berdampak pada warga dan selaras dengan visi pembangunan yang akan mendapatkan alokasi dana. Dengan kata lain, uang rakyat akan lebih terarah ke sektor riil seperti infrastruktur dasar, kesehatan, atau pendidikan.
Penerapan kebijakan ini tidak berjalan sendiri. Dimas menambahkan, Pemkab Bangka Tengah juga memperkuat digitalisasi dan integrasi sistem pengelolaan keuangan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi, dan memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
Selain itu, penguatan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan terus dilakukan. "Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan juga menjadi perhatian melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi," ujar Dimas. Hal ini penting agar para pegawai mampu mengikuti perkembangan regulasi serta memanfaatkan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.
Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Bangka Tengah juga tengah membenahi administrasi dan mempercepat realisasi anggaran. Langkah ini sekaligus menjadi mitigasi terhadap potensi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dimas berharap, dengan sistem baru ini, penyelenggaraan pemerintahan di Bangka Tengah bisa lebih profesional, transparan, dan akuntabel. "Kami ingin pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas," pungkasnya.