PANGKALPINANG — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memastikan pihaknya segera mengundang manajemen PT GSBL untuk duduk bersama membahas mekanisme penyediaan plasma bagi masyarakat. Langkah ini diambil setelah DPRD menerima perwakilan warga dari empat desa, yakni Desa Air Biru, Biru Laut, Mayang, dan Air Beliu.
Keempat desa tersebut berada di dua kecamatan yang terdampak aktivitas perkebunan kelapa sawit PT GSBL. Warga mempertanyakan kepastian program plasma yang hingga kini belum terealisasi.
Kewajiban 20 Persen yang Diatur Pemerintah Pusat
Didit menegaskan persoalan plasma bukan semata-mata tuntutan masyarakat. Menurutnya, penyediaan plasma sebesar 20 persen merupakan kewajiban perusahaan yang diatur pemerintah pusat.
"Ini bukan tuntutan masyarakat, ini kewajiban perusahaan. Apapun yang berinvestasi perkebunan sawit di Republik harus patuh dengan aturan. Maka 20 persen ini merupakan aturan pusat yang harus dipenuhi," tegas Didit.
Ia menyebut berdasarkan informasi yang diterima DPRD Babel, PT GSBL sebenarnya memiliki niat merealisasikan plasma bagi masyarakat. Namun, pola pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
PT GML Jadi Pijakan, GSBL Diminta Ikut
Didit menjadikan keberhasilan PT GML dalam mengakomodasi plasma 20 persen bagi masyarakat di sejumlah desa di Pulau Bangka sebagai pijakan mendorong PT GSBL melakukan hal serupa.
"PT GML bisa, kok kenapa GSBL tidak bisa. Nah, ini kan bargaining bagi kita," ujarnya.
DPRD Babel berharap pihak perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Dengan begitu, pembahasan tidak berhenti pada tataran komunikasi saja.
"Kami akan segera mengundang pihak perusahaan yang benar-benar punya perusahaan untuk bisa berdiskusi, bagaimana PT GSBL ini memberi plasma yang sama kepada masyarakat seperti GML," katanya.
Warga Diminta Satukan Aspirasi Sebelum Duduk Bersama Perusahaan
Sebelum pertemuan dengan perusahaan digelar, Didit meminta masyarakat dari empat desa menyatukan aspirasi terkait pola plasma yang diinginkan. Kesepakatan warga, menurutnya, harus menjadi dasar pembahasan bersama perusahaan.
"Saya minta mereka rapatkan dulu, bikin kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan desa. Sehingga nanti ini sudah sifatnya keputusan masyarakat, bukan keputusan pemerintah desa," jelasnya.
Potensi Rp 1,2 Miliar per Bulan dari 400 Hektare Plasma
Didit menilai program plasma berpotensi memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat jika dikelola secara baik dan transparan. Ia mencontohkan alokasi sekitar 400 hektare lahan plasma di Air Beliu.
Dengan asumsi hasil bersih sekitar Rp 3 juta per hektare, potensi penerimaan dapat mencapai sekitar Rp 1,2 miliar per bulan.
"Kalau 400 hektare, kalau kita asumsikan 1 hektarnya Rp 3 juta, berarti mereka dapat hampir Rp 1,2 miliar per bulan. Dibagi ke masyarakat seluruhnya, luar biasa," ungkapnya.
Didit menegaskan perhitungan tersebut merupakan asumsi pribadi untuk menggambarkan besarnya potensi manfaat ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Ia berharap plasma tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, tetapi juga memastikan investasi memberi manfaat nyata bagi warga sekitar.
DPRD Minta Pemda Awasi Harga TBS dan Pupuk
Didit mengajak pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama memperjuangkan rasa keadilan bagi masyarakat di daerah perkebunan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengawal agar ketentuan plasma benar-benar diwujudkan perusahaan.
"Kita sama-sama berjuang mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kita sudah diberi ruang oleh pemerintah pusat untuk memperjuangkan bahwa setiap perusahaan perkebunan sawit wajib memberikan plasma kepada masyarakat," ujarnya.
Ia meyakini apabila seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Bangka Belitung mampu mengakomodasi plasma bagi masyarakat, dampaknya terhadap perekonomian daerah akan besar. Sektor perkebunan sawit kini disebut menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Babel, sementara sektor pertimahan berada di posisi berikutnya.
Didit juga meminta pemerintah daerah ikut mengawasi perkembangan harga tandan buah segar (TBS) sawit serta harga pupuk yang dinilai semakin mahal.
"Kalau harga sawit murah, saya yakin ekonomi akan lesu. Maka saya menyarankan kepada para eksekutif di Bangka Belitung, mari kita juga awasi perkembangan harga sawit," pungkasnya.
