JAKARTA — BSKDN Kemendagri menilai akun media sosial resmi milik humas pemerintah provinsi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat membangun citra kepala daerah. Lewat forum Teras BSKDN, instansi itu mengajak pemda belajar dari praktik terbaik komunikasi digital.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Dr. T.R Fahsul Falah menjelaskan forum ini dirancang sebagai wadah berbagi pengetahuan. Tujuannya, memperdalam wawasan pemda dalam menyusun strategi komunikasi publik yang efektif.
“Ini soal bagaimana kepala daerah bisa tampil autentik namun tetap terukur di ruang digital,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin.
Co-Founder & CEO VRITIMES Inc. Ferry Bayu Nirwono T. menekankan personal branding bukanlah sekadar aktivitas mengunggah foto kegiatan. Dibutuhkan konsistensi pesan, pemilihan kanal yang tepat, hingga pengemasan narasi yang relevan dengan kebutuhan warga.
Ia mencontohkan, portal media humas pemprov bisa menjadi etalase kebijakan sekaligus ruang dialog dua arah dengan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, akun resmi tidak hanya menjadi corong birokrasi, tetapi juga alat membangun kepercayaan publik.
Forum yang digelar di bawah naungan Kepala BSKDN Kemendagri Dr. Yusharto Huntoyungo ini menyasar seluruh pemprov di Indonesia, termasuk Kepulauan Bangka Belitung. Para peserta diajak memetakan ulang strategi konten, mulai dari penjadwalan unggahan hingga pengukuran dampak engagement.
BSKDN berharap setiap kepala daerah memiliki portofolio digital yang mencerminkan kinerja dan visi pembangunan daerahnya. Di era warga lebih sering mencari informasi lewat ponsel, akun humas yang aktif dan informatif menjadi pintu masuk utama publik mengenali program pemprov.