PANGKALPINANG — Rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke di Pangkalpinang memicu polemik soal sumber pendanaannya. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa skema pembiayaan proyek tersebut tidak akan mengganggu kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi.
“Saya pastikan tidak ada pemotongan TPP ASN untuk membangun rumah sakit ini karena anggaran pembangunan rumah sakit ini sudah tersedia,” kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Kamis.
Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi Partai Golkar. Politisi tersebut disebut sempat mengutarakan bahwa pembangunan rumah sakit akan berdampak pada pemotongan TPP ASN.
Hidayat Arsani menegaskan bahwa pernyataan wakil rakyat tersebut tidak benar dan hanya akan meresahkan kalangan ASN. Ia menilai publikasi semacam itu bisa mengganggu jalannya program prioritas pemerintah daerah di bidang kesehatan.
“Tadi ada Wakil Ketua DPRD Kepulauan Babel yang mengomong bahwa rumah sakit dibangun maka TPP ASN akan dipotong dan pernyataan wakil rakyat tersebut tidak benar, karena kita membangun rumah sakit tidak mengganggu TPP ASN,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Babel, Hidayat Arsani juga mengingatkan kadernya agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik. Ia meminta agar isu yang beredar tidak sampai mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke di Kota Pangkalpinang akan memanfaatkan skema pinjaman daerah. Nilai pinjaman yang disiapkan mencapai Rp 293 miliar melalui Bank Sumsel Babel.
Langkah ini dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur menegaskan bahwa skema pembiayaan tersebut tidak akan mengganggu postur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah direncanakan, termasuk untuk pembayaran hak-hak pegawai.
Pembangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari upaya Pemprov untuk meningkatkan akses layanan kesehatan kritis bagi warga. Selama ini, pasien dengan gangguan jantung dan stroke kerap harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan penanganan intensif.
“Masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Kita tidak ingin ada warga Bangka Belitung yang kehilangan kesempatan hidup hanya karena akses menuju rumah sakit terlalu jauh atau fasilitas pelayanan kritis belum memadai,” kata Hidayat Arsani.
Gubernur menambahkan bahwa kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Kehadiran rumah sakit ini dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk menyelamatkan nyawa masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Saya pastikan sekali lagi tidak ada pemotongan TPP ASN untuk membangun rumah sakit ini. Apabila wakil ketua DPRD ini masih asal ngomong maka akan saya pecat sebagai wakil rakyat dari Fraksi Golkar tersebut,” tegasnya.