KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran barang subsidi yang akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bantuan seperti pupuk, pangan, dan energi tepat sasaran serta menekan kebocoran yang selama ini terjadi di tingkat distribusi.
COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi sedang membangun sistem daring penyaluran. Sistem ini akan terintegrasi dengan basis data penerima subsidi tunggal.
Dony menyebut potensi penghematan dari perbaikan skema ini mencapai Rp 150 triliun per tahun. Angka itu berasal dari subsidi yang selama ini dinikmati kelompok tidak mampu secara administratif, tetapi keliru sasaran di lapangan.
"Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran itu sekitar Rp 150 triliun setahun," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Ia menambahkan, tim teknis sedang menyusun sistem yang berbasis pada siapa yang berhak menerima subsidi. Sistem ini nantinya menjadi rujukan tunggal penyaluran di seluruh koperasi desa.
Selain menekan kebocoran, jaringan Kopdes yang menjangkau hingga level desa akan dipakai sebagai instrumen intervensi harga. Ketika harga kebutuhan pokok seperti beras melonjak, pemerintah dapat menyalurkan komoditas dengan harga khusus melalui koperasi.
"Kalau terjadi inflasi, orang main-mainin harga, kita punya distribution di seluruh desa. Misalkan harga beras naik, kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian, inflasi bisa kita tekan," jelas Dony.
Lokasi koperasi yang mencakup satu desa dinilai strategis karena menjadi titik terdekat dengan konsumen akhir. Dengan begitu, rantai distribusi yang panjang dan berpotensi menaikkan harga dapat dipangkas.
Kopdes juga direncanakan menjadi agen layanan keuangan BRILink untuk tarik tunai dan setor uang. Lewat kanal ini, warga desa tidak perlu lagi bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan membuka kantor layanan di koperasi desa untuk menyalurkan kredit usaha. Harapannya, akses modal formal ini memutus mata rantai rentenir yang selama ini menjerat warga.
"Kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti akan membuka kantor di Koperasi Desa," ungkap Dony.
Di sektor logistik, Kopdes akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Koperasi desa berfungsi sebagai titik jemput kiriman bagi pelaku usaha mikro yang menerima pesanan secara daring.
"Sekarang kan eranya online, yang berbisnis di desa, lalu bagaimana kalau ada order pick-up-nya? PT Pos Indonesia akan bekerja sama dengan seluruh Koperasi Desa menjadi channel untuk logistik," kata Dony.
Skema ini menyasar pelaku usaha desa yang selama ini kesulitan mengirim produk karena jarak ke kantor pos atau agen logistik jauh. Dengan keberadaan agen di desa, biaya pengiriman diharapkan lebih murah dan waktu tempuh lebih singkat.
Belum ada jadwal pasti kapan seluruh layanan Kopdes Merah Putih beroperasi penuh. Masyarakat dapat memantau pengumuman resmi dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan untuk perkembangan skema penyaluran subsidi ini.