Prabowo Ingin Negara Kantongi 70 Persen Laba Tambang, Emiten Swasta Terancam

Penulis: Parsaoran Hutapea  •  Senin, 16 November 2026 | 13:07:02 WIB
Presiden Prabowo menargetkan negara memperoleh minimal 70 persen keuntungan dari kegiatan pertambangan.

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Presiden Prabowo Subianto menargetkan negara menikmati minimal 70 persen keuntungan dari seluruh kegiatan pertambangan. Rencana itu dinilai bakal mengubah peta laba emiten tambang, dengan perusahaan swasta paling rentan terkena dampaknya.

Sinarmas Sekuritas menilai kebijakan itu berpotensi menyentuh semua subsektor pertambangan, bukan hanya batu bara dan nikel. Cakupannya meluas ke emas, tembaga, hingga timah, sehingga efeknya terasa ke emiten mineral dan logam lain yang selama ini luput dari sorotan regulasi sektor tambang.

Dalam analisis yang dirilis Senin (16/11/2026), Sinarmas menyoroti perbedaan posisi perusahaan tambang milik negara dan swasta menghadapi aturan baru itu. Perusahaan swasta dinilai lebih rentan karena ruang manuver mereka terhadap perubahan regulasi lebih sempit.

Mengapa Emiten Swasta Paling Terpukul

Perusahaan tambang swasta selama ini mengandalkan margin dari selisih harga jual dan biaya produksi. Jika negara mengambil porsi keuntungan hingga 70 persen, sisa yang bisa dinikmati pemegang saham mengecil.

Sinarmas menyebut emiten swasta "cenderung lebih sensitif terhadap perubahan regulasi". Kalimat itu memberi sinyal bahwa pasar akan mencermati ulang proyeksi laba dan valuasi saham tambang swasta begitu detail kebijakan keluar.

Sebaliknya, emiten BUMN justru berpeluang meraup keuntungan strategis. Perusahaan pelat merah yang selama ini menyetor dividen besar ke negara dinilai lebih siap karena arus keuntungannya memang sudah terhubung ke kas pemerintah.

Bukan Cuma Batu Bara dan Nikel

Selama ini wacana pembagian keuntungan tambang lebih sering dikaitkan dengan batu bara dan nikel, dua komoditas yang mendominasi ekspor Indonesia. Analisis Sinarmas menunjukkan efek kebijakan tidak berhenti di dua sektor itu.

Emiten emas, tembaga, dan timah juga masuk radar. Artinya, daftar perusahaan yang perlu menghitung ulang struktur biaya dan bagi hasil bisa jauh lebih panjang dari perkiraan awal pelaku pasar.

Bagi investor, perbedaan perlakuan antara BUMN dan swasta menjadi pertimbangan utama. Saham tambang swasta berpotensi menghadapi tekanan jual jika pasar menilai laba bersih mereka bakal tergerus, sementara saham BUMN tambang bisa jadi pilihan alternatif.

Menunggu Aturan Turunan

Hingga analisis itu terbit, rincian teknis kebijakan belum dijelaskan, termasuk apakah porsi 70 persen dihitung dari laba bersih, pendapatan kotor, atau royalti tambahan. Cara penghitungan inilah yang nantinya menentukan seberapa dalam dampaknya ke masing-masing emiten.

Pelaku pasar juga menantikan apakah aturan berlaku surut untuk kontrak yang sudah berjalan atau hanya untuk izin baru. Ketidakpastian ini membuat Sinarmas menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memproyeksikan kinerja emiten tambang ke depan.

Rencana Prabowo menandai pergeseran besar dalam cara negara memandang sektor tambang, dari sekadar pemungut royalti menjadi pihak yang menuntut porsi keuntungan lebih besar. Bagi emiten BUMN, angin tampak berpihak. Bagi swasta, masa uji coba terhadap ketahanan margin baru saja dimulai.

Reporter: Parsaoran Hutapea
Sumber: idxchannel.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top