PANGKALPINANG — Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya itu mempertemukan legislator dengan masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata. Agenda utamanya membahas keberatan warga terhadap penambangan pasir laut yang berlangsung di perairan Teluk Uber.
Maryam mengungkapkan bahwa persoalan tata ruang Teluk Uber sebenarnya sudah menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP pada Oktober 2025 telah menyurati Pemerintah Provinsi Babel untuk mengevaluasi tata ruang yang dinilai tidak sesuai peruntukannya.
Namun surat itu disebut belum ditindaklanjuti pemerintah provinsi hingga RDP berlangsung. "Artinya, dengan aspirasi masyarakat pada hari ini, ini menjadi agenda penting dan kesempatan kita untuk mengevaluasi apa yang sudah ditetapkan," kata Maryam.
Maryam menilai pemerintah perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perizinan aktivitas tambang pasir laut di Teluk Uber. Pemeriksaan mencakup keabsahan Izin Usaha Pertambangan, dokumen lingkungan, hingga kesesuaian zonasi laut dengan peruntukannya.
Proses sosialisasi kepada masyarakat serta kajian lingkungan, termasuk AMDAL dan UKL-UPL, juga diminta ditinjau kembali. Menurut Maryam, kelengkapan administrasi perizinan tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan aktivitas pertambangan.
Pemerintah juga harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, serta potensi konflik di tengah masyarakat. "Jika ini tetap dilakukan, tentu akan mengganggu ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkap nelayan," ujarnya.
Untuk menindaklanjuti aspirasi warga, Maryam mengusulkan agar DPRD Babel menyampaikan rekomendasi tertulis kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan KKP. Seluruh bukti penolakan dari masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata diminta dikumpulkan sebagai bahan pendukung.
"Kita menyampaikan atau merekomendasikan kepada pemerintah pusat terkait aspirasi masyarakat ini secara tertulis. Bukti penolakan dari masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata perlu kita lengkapi untuk menjadi bahan rekomendasi kepada ESDM dan KKP," katanya.
Keterlibatan pemerintah pusat dinilai diperlukan karena proses perizinan pertambangan dan rekomendasi pemanfaatan ruang laut melibatkan kewenangan kementerian terkait.
Selain berdampak pada nelayan, Maryam mengingatkan aktivitas penambangan pasir laut berpotensi memengaruhi pariwisata pesisir Kabupaten Bangka. Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Tanjung Pesona, Pantai Matras, Teluk Uber, hingga Tongaci.
Aktivitas tambang dinilai berpotensi meningkatkan kekeruhan air dan sedimentasi yang memengaruhi kualitas lingkungan serta daya tarik wisata bahari. Maryam juga mempertanyakan kesesuaian aktivitas penambangan dengan skema pemanfaatan pasir laut akibat sedimentasi.
Berdasarkan informasi dari KKP, pemanfaatan pasir laut akibat sedimentasi antara lain dapat dilakukan terhadap pasir yang membentuk beting di kawasan perairan. "Yang ditambang mereka itu adalah laut yang bagus, pesisir yang bagus, bukan akibat sedimentasi. Nah, ini yang perlu menjadi alasan kita ke pemerintah pusat agar dievaluasi," ungkapnya.