KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pemprov DKI Jakarta memotong pokok Pajak Kendaraan Bermotor hingga 35 persen untuk periode 21 November sampai 31 Desember 2026. Besaran diskon ditentukan jumlah kepemilikan kendaraan: pemilik pertama hanya dapat 5 persen, sementara kendaraan kelima dan seterusnya mendapat potongan penuh 35 persen. Potongan diberikan otomatis tanpa permohonan, termasuk bagi kendaraan badan usaha yang cuma mendapat 5 persen.
Kebijakan keringanan pajak kendaraan di ibu kota tertuang dalam program yang diumumkan kanal Bapenda Jakarta dan humas pajak Jakarta. Pemilik kendaraan tidak perlu mendatangi kantor Samsat untuk mengajukan diskon karena sistem memotong pokok PKB secara langsung saat pembayaran dilakukan.
Skema potongan disusun berjenjang untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus menekan jumlah kendaraan pribadi dalam satu keluarga. Kendaraan atas nama perorangan mendapat persentase berbeda tergantung urutan kepemilikan.
Artinya pemilik dengan satu mobil atau motor saja hanya kebagian potongan paling kecil. Keuntungan terbesar justru dinikmati pemilik banyak kendaraan, yang biasanya juga menanggung beban PKB lebih besar.
Pemprov DKI mengecualikan kendaraan yang dipakai untuk kepentingan publik dan operasional lembaga. Kendaraan angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah tidak masuk program. Kendaraan untuk keperluan sosial, keagamaan, dan lembaga sosial keagamaan juga dikecualikan, begitu pula ambulans dan pemadam kebakaran. Kendaraan milik pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta turut dikecualikan dari keringanan.
Selain memotong pokok pajak, Pemprov DKI menggelar pemutihan denda sampai akhir tahun 2026. Penghapusan berlaku untuk sanksi administratif PKB dan BBNKB, sehingga wajib pajak hanya membayar pokok sesuai ketentuan tanpa tambahan denda keterlambatan.
Mekanismenya sama: tidak ada syarat administratif tambahan dan tidak perlu pengajuan. Sistem langsung menghapus sanksi ketika pembayaran diproses di kanal resmi. Bagi pemilik kendaraan yang menunggak bertahun-tahun, kombinasi diskon pokok dan pemutihan denda membuat total tagihan turun cukup signifikan.
Kedua program berakhir bersamaan pada 31 Desember 2026. Humas pajak Jakarta mengingatkan pemilik kendaraan memanfaatkan periode tersebut sebelum tarif normal kembali berlaku.
"Yuk, manfaatkan program ini mulai 21 November hingga 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan kesempatan untuk bayar pajak kendaraan dengan lebih ringan, ya!" demikian tulis akun humaspajakjakarta.
Pembayaran bisa dilakukan lewat kanal Samsat, aplikasi resmi, maupun gerai mitra yang bekerja sama dengan Bapenda. Pastikan data kepemilikan kendaraan sudah sesuai dokumen agar persentase diskon yang masuk ke sistem tidak keliru.